Soeara Kita | Edisi No.156 | Tahun XVII | September-Oktober 2017

YPKP 65 | Edisi No.156 | Tahun XVII | September - Oktober 2017

Soeara Kita

Untuk Kebenaran, Keadilan dan Kemanusiaan

KAMISAN 503: Aksi Kamisan yang ke 503 berlangsung (24/8) meriah di depan istana negara. Aksi “payung hitam” paling konsisten dan terjaga keberlangsungannya hingga hari ini, juga selalu menjadi pembelajaran aksi politik rakyat melawan lupa bagi kalangan angkatan muda termasuk mahasiswa yang terus meluas keterlibatannya. Secara kuantitas Aksi Kamisan ini juga meluas digelar di berbagai kota di Indonesia. Aksi “payung hitam” Kamisan ke-503 bertema Tolak Perpu No.2/2017. [Foto: Humas YPKP 65]

DAFTAR ISI

Halaman Muka - 1

Editorial - 2

Topik Utama – 3

Catatan Harsutejo - 5

Press-Release - 25

Opini – 27

Kisah Tapol – 29

Title-Credit – 32

Reportase Khusus – 33

Pojok – 39  

Galeri Foto – 39  

http://www.ypkp1965.org

EDITORIAL

MENYINGKAP KABUT SEPTEMBER

Mengungkapkan Kebenaran Genosida 1965

Bulan September adalah bulan penting dalam sejarah Indonesia terutama berkaitan dengan apa yang terjadi pada dinihari 1 Oktober 1965. Peristiwa yang lazim disebut G30S itu, yang oleh Soeharto dituduhkan keseluruhannya sebagai cup de’taat oleh PKI, dimana para jenderal terbunuh di Lubang Buaya saat itu; lambat laun mulai tersingkapkan tabir yang menutupi peristiwa apa sesungguhnya yang terjadi di tahun 1965.

Peristiwa kelam yang di satu sisi memicu gelombang anti komunis melalui suatu  serangkaian pembantaian sewenang-wenang. Dan di sisi lainnya menjadi gatra awal mulai terbentuknya kekuasaan rejim fasis Soeharto hingga 32 tahun berikutnya. Atas peristiwa itu sendiri kemudian dibuat lah narasi sejarah yang sarat dengan kebohongan. Kebohongan ini seperti kabut hitam terus dipertahankan, bahkan pun setelah kekuasaan Soeharto tumbang.

Banyak penelitian yang telah dapat menemukan bukti-bukti kebohongan itu. Tak kurang pula para ahli sejarah membuat rangkuman hasil penelitiannya dalam berjilid-jilid buku, tesis, disertasi dan berbagai karya ilmiah lainnya. Gencar para korban kekejian politik orba dan penyintas peristiwa 1965 menuliskan testimoni dan pengalamannya ke dalam satu tema besar bahwa sejarah 1965 tengah ditulis oleh para korbannya; yang dibunuh, diburu, dibuang, dipenjara, diperkosa, dirampas, diperbudak, distigma dan dipersekusi hingga kini.

Secara khusus, penyelidikan pro-justisia Komnas HAM juga telah menghasilkan titik terang dan merekomendasikan dugaan kuat adanya kejahatan HAM yang berat pada masa yang ditandai oleh “Kabut September” 1965 hingga masa-masa setelahnya. Secara hukum, telah pula dapat dibuktikan melalui sidang International People’s Tribunal mengenai adanya kejahatan HAM dan bahkan Genosida di Indonesia. Dan secara faktual, kita menemukan bukti-bukti tambahan sebagai jejak kejahatan kemanusiaan orde baru berupa tebar kuburan massal para korban yang dibantai melalui suatu operasi militer di luar prosedur pengadilan. 

Tak ada lagi alasan bagi rezim penguasa untuk terus menyembunyikan kebohongan sejarah masalalunya. Makin ia diingkari, makin kebenaran itu menampakkan diri. Kebenaran bahwa peristiwa yang terjadi sejak awal Oktober 1965 hingga masa-masa setelahnya itu adalah peristiwa tragedi kemanusiaan yang mengandungkan ciri-ciri terminologi genosida politik Indonesia. Dan selama itu semua tak diungkapkan secara terbuka maka selama itu pula akan menjadi hutang sejarah serta beban masa lalu bangsa yang tiada akhirnya.

Nihilnya pengungkapan kebenaran ini telah pula berimplikasi pada bukan hanya pelanggengan impunitas para pelakunya yang terus-menerus mereproduksi kekerasan dan kejahatan kemanusiaan serupa. Tetapi juga sekaligus -kejahatan kemanusiaan ini- berkelit kelindan dengan kekuatan modal. Sebuah sinergi yang berkonsentrasi pada pengerahan serta pemusatan kekuasaan terhadap sumber daya kepada segelintir orang. Di sini lah kekuatan anti rakyat itu terkonsolidasi dalam bentuk oligarki. Dan semua berlangsung di bawah selubung kekuasaan dengan senantiasa mengatasnamakan kepentingan negara.

Ini lah esensi “perang kelas” itu. Pertentangan antara kelas yang berkuasa dengan kelas rakyat pada umumnya. Sebuah pertentangan yang tak cukup untuk diselesaikan melalui sebuah ritual demokrasi bernama pemilu; yang faktanya cuma menghasilkan oligarki baru. Tak ada perubahan esensi dari ritual demokrasi yang biasa dihiasi gembar-gembor kampanye dan janji-janji, termasuk janji penuntasan kasus kejahatan HAM berat masalalu.

Realitas hari ini adalah realitas dimana upaya penuntasan kasus kejahatan HAM masa lalu telah menemui jalan buntu. Stigma terhadap korbannya masih jelas ada. Dan persekusi-persekusi itu pun terus berlangsung, bahkan intensitasnya makin meningkat belakangan ini. Karena apa? Karena persekusi dibiarkan. Karena hukum tidak ditegakkan. Karena impunitas pelakunya tak disudahi. Dan karena pengungkapan kebenaran telah diporak-porandakan. Pekat Kabut September itu masih kuat menyembunyikan dusta sejarah orba Soeharto [Red]       

  

TOPIK UTAMA

Catatan Rahasia Sebelum Munculnya G30S [Secret]

Ilustrasi: dari Soeharto bukan pahlawan [doc]

                                                                                                                                       

Rahasia Aidit

Oleh Hilmar Farid

Aidit memimpin PKI sejak Januari 1951. Baru beberapa bulan, partai yang baru dipukul secara politik dan fisik menyusul peristiwa Madiun 1948 itu kembali berhadapan dengan repressi. Pada pertengahan Agustus, ribuan pemimpin dan kader partai ditangkap di Medan dan Jakarta. Ini terjadi setelah serangan terhadap sebuah kantor polisi di Tanjung Priok oleh gerombolan yang mengenakan simbol palu arit. Sekalipun pemimpin partai membuat pernyataan tidak terlibat dalam serangan itu, pemerintah Sukiman tetap mengirim aparat untuk mengejar kaum komunis. Aidit bersama Lukman dan Njoto lolos dari kejaran.

Tepat empat tahun kemudian, September 1955, PKI menempati urutan keempat dalam pemilihan umum dengan 6,1 juta suara atau meraih 16,4 persen dari total suara. Dua tahun kemudian, dalam pemilihan daerah, jumlah suara untuk PKI meningkat hampir 40 persen, bahkan di beberapa daerah mereka mayoritas. Jumlah anggotanya yang semula hanya 4.000 orang meningkat puluhan kali lipat. Pada 1957 Aidit dengan bangga melaporkan bahwa jumlah perempuan anggota partai sudah mencapai 100 ribu. Pada usia 32 tahun Aidit sudah menjadi pemimpin salah satu kekuatan politik pasca-revolusi yang paling signifikan dan hidup.

Apa rahasia Aidit mengubah partai yang semula terbelah ke dalam banyak faksi menjadi kekuatan politik yang solid dan andal?

Pengambilalihan partai dari apa yang disebut ”kalangan tua” oleh Aidit, Lukman, dan Njoto, pada awal 1951 bukanlah proses yang mudah. Perdebatan berlangsung di tingkat pimpinan pusat sampai kader-kader daerah. Dalam berbagai kesempatan, Politbiro baru di bawah Aidit menggunakan tangan besi. ”Pengadilan” dibentuk untuk mendisiplinkan kader yang berseberangan pandangan dengan pemimpin baru. Banyak dari mereka yang diadili kemudian diturunkan jabatan dan status keanggotaannya, bahkan dikeluarkan dari partai.

Setelah berhasil melakukan konsolidasi dengan menyatukan unsur-unsur yang setuju pada garis kebijakan baru partai, Politbiro yang dipimpin Aidit mulai membangun struktur organisasi yang ketat. Orang yang bertanggung jawab melakukan tugas berat ini adalah Sudisman. Seleksi dan perekrutan anggota dirapikan. Setiap calon anggota melalui tahap pemeriksaan dan pengawasan selama
Lima sampai enam bulan sebelum menjadi anggota penuh dan kemudian kader partai. Pada saat bersamaan diberlakukan juga asas demokrasi di mana kader bisa menyuarakan perbedaan pendapat dan kritik sehingga tidak terakumulasi menjadi faksi seperti terjadi pada masa sebelumnya.

Pendidikan politik mendapat perhatian khusus dan menurut Ruth McVey inilah kunci yang membuat PKI mempesona banyak orang. Di tengah sistem pendidikan nasional yang belum berkembang, jumlah sekolah dan guru yang terbatas, kegiatan pendidikan yang diselenggarakan PKI di berbagai tingkat seperti menjadi jalan menuju modernitas. Analisis Marxis, studi ekonomi politik, sejarah masyarakat, yang diajarkan di sekolah dan kursus politik milik partai tidak hanya menawarkan isi tapi juga cara ”berilmu” baru.

Perluasan pendidikan ini dibarengi dengan berlipat gandanya kegiatan penerbitan. Harian Rakjat, yang semula terbit terbatas untuk kader dan anggota partai, pada awal 1957 sudah menjadi harian dengan tiras 60 ribu eksemplar. Cabang-cabang partai mempunyai penerbitan sendiri seperti Suara Ibukota di Jakarta, Suara Persatuan di Semarang, Buletin PKI Djawa Timur di Surabaya, dan Lombok Bangun di Mataram. Terjemahan karya asing ke dalam bahasa Indonesia banyak dilakukan. Di Jawa Barat, kader partai membaca karya Mao dalam bahasa Sunda.

Namun elemen yang paling penting dalam konsolidasi partai adalah tumbuhnya komunitas yang berpusat pada organisasi partai. Kantor partai adalah tempat yang hidup dan para pengurusnya adalah orang yang aktif dalam komunitas. Organisasi secara konkret membantu anggota menghadapi masalah, mulai dari tekanan politik pihak lawan sampai urusan sehari-hari seperti melahirkan dan kematian. Menurut Donald Hindley, PKI berhasil membangun komunitas-komunitas berbasis solidaritas dalam masyarakat yang penuh ketegangan dan pertentangan.

Perkembangan pesat ini hampir tidak mendapat hambatan berarti. Sejak 1951 Aidit menitikberatkan perjuangan partai melalui jalan parlemen. Dengan strategi front nasional PKI berhasil menciptakan ruang yang memudahkan konsolidasi partai. Sepanjang 1950-an PKI praktis tidak pernah ”bermain di luar jalur” seperti halnya partai-partai yang bertualang dengan terlibat aksi pemberontakan di daerah-daerah, usaha putsch atau persekongkolan untuk menyingkirkan pemimpin nasional. Tidak mengherankan jika Soekarno melihatnya sebagai sekutu penting untuk mengimbangi tekanan pihak militer.

Semua ini berubah pada awal 1960-an. Angkatan Darat dan kekuatan antikomunis kini melihat PKI sebagai ancaman nyata. Ancaman bahwa PKI akan berhasil menguasai pemerintah melalui pemilihan umum dan perjuangan parlementer membuat lawan politiknya diam-diam mensyukuri Demokrasi Terpimpin. Ketegangan sosial dan politik meningkat karena perekonomian memburuk. Para ahli psychological warfare dalam maupun luar negeri sementara itu meramaikan suasana politik dengan desas-desus, pengacauan informasi, dan aksi subversi.
PKI mulai memasuki gelanggang politik baru. Tekanan berbagai pihak membuat keputusan-keputusan penting semakin terpusat di tangan segelintir pimpinan. Jarak dengan massa mulai terasa. Komunitas yang tumbuh di sekeliling organisasi partai kini terpusat pada mobilisasi dan semakin banyak pertimbangan survival yang melandasi kebijakan partai. Buruh dilarang mogok, petani diminta menahan diri agar tidak mengambil alih lahan, jika sasarannya adalah sekutu dalam front nasional.

Jarak pemimpin dengan massa semakin terasa, sekalipun jumlah anggota partai semakin bertambah. Itu membuat PKI seperti ”raksasa berkaki lempung”, meminjam istilah sejarawan Jacques Leclerc.
Seruan Aidit untuk memperkuat barisan partai dengan menambah jumlah anggota tidak hanya disambut oleh rakyat di kampung dan desa yang melihat PKI sebagai pintu menuju modernitas dan kemakmuran, tapi juga para pejabat dan mereka yang dalam analisis sosial PKI disebut kabir alias kapitalis birokrat. Bagi mereka menjadi anggota partai adalah jalan mengamankan posisi dalam birokrasi dan membangun perlindungan diri menghadapi pergulatan sosial yang kadang berlangsung keras dan penuh konflik. PKI pun tumbuh menjadi tubuh besar yang lamban dan tidak lagi tangkas menghadapi perubahan.

Di tengah keadaan ini Aidit mendengar berita tentang Dewan Jenderal yang berencana menggulingkan pemerintahan Soekarno. PKI sebagai partai sudah terlalu lamban untuk mengikuti dinamika yang berlangsung cepat. Keadaan menuntut ketangkasan politik. Ketika keputusan menentukan harus diambil dalam hitungan hari dan jam, Aidit pun terkucil dari Comite Central dan kawan-kawannya sendiri. Selama September 1965 tidak ada lagi rapat Politbiro. Aidit bersama sejumlah pemimpin partai terseret dalam gelap politik klandestin, agen ganda, dan tipu daya.

Ada yang menyebutnya pengkhianatan. Ada juga yang bilang petualangan. Bagi saya, kata yang lebih tepat adalah tragedi.

Sumber: Tempo Edisi. 32/XXXVI/01 – 7 Oktober 2007

***

Catatan Harsutejo tentang G30S 1965

1. G30S

Pada dini hari menjelang subuh 1 Oktober 1965 sekelompok militer yang kemudian menamakan diri sebagai Gerakan 30 September melakukan penculikan 7 orang jenderal AD. Jenderal Nasution dapat meloloskan diri, sedang yang ditangkap ialah pengawalnya. Lolosnya jenderal ini telah dibayar dengan nyawa putrinya yang kemudian tewas diterjang peluru. Keenam orang jenderal teras AD yang diculik dan kemudian dibunuh itu terdiri dari: Letjen Ahmad Yani (Men/Pangad), Mayjen Suprapto (Deputi II Men/Pangad), Mayjen Haryono MT (Deputi III Men/Pangad), Mayjen S Parman (Asisten I Men/Pangad), Brigjen DI Panjaitan (Asisten IV Men/Pangad), Brigjen Sutoyo (Oditur Jenderal AD).

Pada pagi-pagi 1 Oktober 1965, sebelum orang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Kolonel Yoga Sugomo sebagai Asisten I Kostrad/Intelijen serta merta menyatakan bahwa hal itu pasti perbuatan PKI, ketika pengumuman RRI Jakarta pada jam 07.00 menyampaikan tentang Gerakan 30 September di bawah Letkol Untung. Maka Yoga pun memerintahkan, “Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak”. Jangan-jangan Kolonel Yoga, Kostrad, dan – siapa lagi kalau bukan Jenderal Suharto – telah mengantongi skenario jalannya drama tragedi yang sedang dan hendak dipentaskan kelanjutannya. Tentu saja pertanyaan ini amat mengggoda karena dokumen-dokumen rahasia CIA pun mengungkapkan berbagai skenario semacam itu dengan diikuti dijatuhkannya Presiden Sukarno sebagai babak penutup.

Menurut tuduhan dan pengakuan Letkol (Inf) Untung, Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden RI yang secara formal memimpin Gerakan 30 September, para jenderal tersebut menjadi anggota apa yang disebut Dewan Jenderal yang hendak melakukan kudeta terhadap kekuasaan Presiden Sukarno yang sah pada 5 Oktober 1965. Karena itu Letkol Untung sebagai insan revolusi sesuai dengan ajaran resmi yang didengungkan ketika itu, mengambil tindakan dengan menangkap mereka guna dihadapkan kepada Presiden. Dalam kenyataannya mereka dibunuh ketika diculik atau di Lubang Buaya, Jakarta.

Tentang pembunuhan yang tidak patut ini terjadi sejumlah kontroversi. Menurut pengakuan Letkol Untung hal itu menyimpang dari perintahnya. Dalam hubungan ini telah timbul berbagai macam penafsiran yang berhubungan dengan kegiatan intelijen berbagai pihak, pihak intelijen militer Indonesia, Syam Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Chusus (BC) PKI, intelijen asing, utamanya CIA, dalam arena perang dingin yang memuncak antara Blok Amerika versus Blok Uni Soviet dengan Blok RRT yang anti AS maupun Uni Soviet. Menurut pengakuan Syam, pembunuhan itu atas perintah Aidit, Ketua PKI. Pembunuhan demikian sangat tidak menguntungkan pihak PKI yang dituduh sebagai dalang G30S, akan dengan mudahnya menyulut emosi korps AD melawan PKI, sesuatu yang pasti tak dikehendaki Aidit dan sesuatu yang tidak masuk akal. Dengan dibunuhnya Aidit atas perintah Jenderal Suharto, maka pengakuan Syam yang berhubungan dengan Aidit sama sekali tak dapat diuji kebenarannya. Dengan begitu Syam memiliki keleluasaan untuk menumpahkan segala macam sampah yang dikehendakinya maupun yang dikehendaki penguasa ke keranjang sampah bernama DN Aidit.

Banyak pihak menafsirkan bahwa Syam ini merupakan agen intelijen kepala dua (double agent), atau bahkan tiga atau lebih. Hal ini di antaranya ditengarai dari pengakuannya yang terus-menerus merugikan PKI dan Aidit. Ini berarti dia yang posisinya sebagai Ketua BC CC PKI, pada saat itu menjadi agen yang sedang mengabdi pada musuh PKI. Dari riwayat Syam ada bayang-bayang buram misterius yang rupanya berujung pada pihak AD, khususnya Jenderal Suharto. Aidit yang dituduh sebagai dalang G30S yang seharusnya dikorek keterangannya di depan pengadilan segera dibungkam karena keterangan dirinya tidak akan menguntungkan skenario Mahmillub yang dibentuk atas perintah Jenderal Suharto sebagaimana yang telah dimainkan oleh Syam atas nama Ketua PKI Aidit.

Keterangan Syam mengenai perintah Aidit tentang pembunuhan para jenderal tidak dapat diuji kebenarannya dan tidak dapat dipercaya. Beberapa pihak di Mahmillub menyebutnya perintah itu dari Syam, tetapi siapa yang memerintahkan dirinya? Pertanyaan ini mau-tidak-mau perlu dilanjutkan dengan pertanyaan, siapa yang diuntungkan oleh pembunuhan para jenderal itu? Bung Karno tidak, Nasution tidak, Aidit pun tidak. Hanya ada satu orang yang diuntungkan: Jenderal Suharto! Jika Jenderal Yani tidak ada maka menurut tradisi AD Suharto-lah yang menggantikannya. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa ketika Presiden Sukarno menunjuk Jenderal Pranoto sebagai pengganti sementara pada 1 Oktober 1965, maka Jenderal Suharto menentang keras. Jelas dia berambisi menjadi satu-satunya pengganti yang akan memanjat lebih jauh ke atas, padahal ketika itu nasib Jenderal Yani cs belum diketahui jelas.

Perlu ditambahkan bahwa rencana pengambilan [penculikan] para jenderal telah diketahui beberapa hari sebelumnya serta beberapa jam sebelum kejadian berdasarkan laporan Kolonel Abdul Latief, bekas anak buah Suharto yang menjadi salah seorang penting dalam G30S. Jenderal Suharto sebagai Panglima Kostrad tidak mengambil langkah apa pun, justru hanya menunggu. Kenyataan ini membuat kecewa dan dipertanyakan salah seorang bekas tangan kanan Suharto yang telah berjasa mengepung Istana Merdeka pada 11 Maret 1966, Letjen (Purn) Kemal Idris. Masih dapat ditambahkan lagi bahwa keenam jenderal yang dibunuh tersebut memiliki riwayat permusuhan internal dengan Suharto karena Suharto melakukan korupsi sebagai Pangdam Diponegoro.

Ada fakta sangat keras, dua batalion AD dari Jateng dan Jatim yang didatangkan ke Jakarta dengan senjata lengkap dan peluru tajam yang kemudian mendukung pasukan G30S, semua itu atas perintah Panglima Kostrad Mayjen Suharto yang diinspeksinya pada 30 September 1965 jam 08.00. Tentunya dia pun mengetahui dengan tepat kekuatan dan kelemahan pasukan tersebut beserta jejaring intelijennya, di samping adanya tali-temali dengan intelijen Kostrad lewat tangan Kolonel Ali Murtopo. Tentu saja masalah ini tak pernah diselidiki, jika dilakukan hal itu dapat membuka kedok Suharto menjadi telanjang di depan korps TNI AD ketika itu. Mungkin saja jejaring Suharto yang telah melumpuhkan logistik kedua batalion tersebut, hingga Yon 530 dan dua kompi Yon 434 melapor dan minta makan ke markas Kostrad pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua pasukan ini bersama pasukan Letkol Untung dihadapkan pada pasukan RPKAD. Itulah sejumlah indikasi kuat keterlibatan Jenderal Suharto dalam G30S, ia bermain di dua kubu yang dia hadapkan dengan mengorbankan 6 jenderal.

Lalu siapa yang diuntungkan dengan dibunuhnya Aidit? PKI dan Bung Karno pasti tidak, lawan-lawan politik PKI jelas senang (meski ada juga yang kemudian menyesalkan, kenapa tidak dikorek keterangannya di depan pengadilan), di puncaknya ialah Jenderal Suharto yang memang memerintahkannya. Jika Aidit diberi kesempatan bicara di pengadilan, maka dia akan mempunyai kesempatan membeberkan peran dirinya dalam G30S yang sebenarnya, bukan sekedar menelan keterangan Syam di Mahmillub sesuai dengan kepentingan Suharto cs. Jika ini berlaku maka skenario yang telah tersusun akan kacau.

Sejak 4 Oktober 1965, ketika dilakukan penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya, maka disiapkanlah skenario yang telah digodok dalam badan intelijen militer untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI dimulai dengan pidato fitnah Jenderal Suharto tentang penyiksaan kejam dan biadab, Lubang Buaya sebagai wilayah AURI. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan dongeng horor fitnah keji tentang perempuan Gerwani yang menari telanjang sambil menyilet kemaluan para jenderal dan mencungkil matanya. Ini semua bertentangan dengan hasil visum dokter yang dilakukan atas perintah Jenderal Suharto sendiri yang diserahkan kepadanya pada 5 Oktober 1965. Kampanye hitam terhadap PKI terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh dua koran AD Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, RRI dan TVRI yang juga telah dikuasai AD, sedang koran-koran lain diberangus. Ketika sejumlah koran lain diperkenankan terbit, semuanya harus mengikuti irama dan pokok arahan AD. Seperti disebutkan dalam studi Dr Saskia Eleonora Wieringa, mungkin tak ada rekayasa lebih berhasil untuk menanamkan kebencian masyarakat daripada pencitraan Gerwani (gerakan perempuan kiri) yang dimanipulasi sebagai “pelacur bejat moral”. Kampanye ini benar-benar efektif dengan memasuki dimensi moral religiositas manusia Jawa, khususnya kaum adat dan agama.

Setelah lebih dari dua minggu propaganda hitam terhadap PKI dan organisasi kiri lain berjalan tanpa henti, ketika emosi rendah masyarakat bangkit dan mencapai puncaknya dengan semangat anti komunis anti PKI yang disebut sebagai golongan manusia anti-agama dan anti-Tuhan, kafir dst yang darahnya halal, maka situasi telah matang dan tiba waktunya untuk melakukan pembasmian dalam bentuk pembunuhan massal. Dan itulah yang terjadi di Jawa Tengah setelah kedatangan pasukan RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhie Wibowo sesudah minggu ketiga Oktober 1965, selanjutnya di Jawa Timur pada minggu berikutnya dan Bali pada Desember 1965/Januari 1966. Sudah sangat dikenal pengakuan Jenderal Sarwo Edhie yang membanggakan telah membasmi 3 juta jiwa manusia.

Dalam khasanah sejarah G30S ada gambaran yang disesatkan bahwa situasinya seolah waktu itu “dibunuh atau membunuh” seperti dalam perang saudara. Ini sama sekali tidak benar, tidak ada buktinya. Hal ini dengan sengaja diciptakan sesuai dengan kepentingan rezim militer Suharto guna melegitimasi kekejaman mereka. Situasi telah dimatangkan oleh propaganda hitam pihak militer di bawah Jenderal Suharto beserta segala peralatannya yang menyinggung nilai-nilai moral dan agama tentang perempuan sundal Gerwani sebagai yang digambarkan dalam dongeng horor Lubang Buaya. Emosi ketersinggungan kaum agama beserta nilai-nilai moralnya ditingkatkan sampai ke puncaknya untuk menyulut dan memuluskan pembantaian anggota PKI dan kaum kiri lainnya yang disebut sebagai kaum kafir yang dilakukan pihak militer dengan memperalat sebagian rakyat yang telah terbakar emosinya.

Setelah seluruh organisasi kiri, utamanya PKI dihancurlumatkan, sisa-sisa anggotanya dipenjara, maka datang waktunya untuk menghadapi dan menjatuhkan Presiden Sukarno yang kini dalam keadaan terpencil diisolasi. Dikepunglah Istana Merdeka oleh pasukan AD di bawah pimpinan Kemal Idris, pada saat Presiden Sukarno sedang memimpin rapat kabinet yang tidak dihadiri Jenderal Suharto pada 11 Maret 1966 yang ujungnya telah kita ketahui bersama berupa Supersemar. Kudeta merangkak ini dilanjutkan dengan pengukuhan Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden (sesuatu yang menyimpang dari UUD 1945, tak satu pun pakar yang berani buka mulut ketika itu), selanjutnya sebagai Presiden RI. Maka berlanjutlah pemerintahan diktator militer selama lebih dari tiga dekade yang menjungkirbalikkan segalanya, sampai akhirnya Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia dengan utang sampai ke ubun-ubun.

G30S di bawah pimpinan Letkol Untung dirancang untuk gagal, artinya ada rancangan lain yang tidak pernah diumumkan alias rancangan gelap di balik layar dengan dalang-dalang yang penuh perhitungan untuk melaksanakan adegan yang satu dengan yang lain. Maka tidak aneh jika mantan pejabat CIA Ralph McGehee berdasar dokumen rahasia CIA menyatakan sukses operasi CIA di Indonesia sebagai contoh soal, “supaya metode yang dipakai CIA dalam kudeta di Indonesia yang dianggap sebagai penuh kepiawaian sehingga ia digunakan sebagai suatu tipe rancangan atau denah operasi-operasi terselubung di masa yang akan datang”. Itulah kudeta merangkak yang dilakukan oleh Jenderal Suharto sejak pembunuhan para jenderal, pengusiran BK dari Halim, pembunuhan massal, pengepunngan Istana Merdeka pada 11 Maret 1966, akhirnya dijatuhkannya Presiden Sukarno. Keberhasilan operasi AS di Indonesia disebut Presiden Nixon sebagai hadiah paling besar di wilayah Asia Tenggara
Untuk melegitimasi segala tindakann dan memperkokoh kedudukannya, rezim militer Orba menamakan gerakan Letkol Untung tersebut dengan G30S/PKI, pendeknya nama keduanya saling dilekatkan. G30S ya PKI, bukan yang lain. Di sepanjang kekuasannya rezim ini terus-menerus tiada henti mengindoktrinasi dan menjejali otak kita semua, kaum muda dan anak-anak sekolah dengan kampanye ini. Ketika studi sejarah di Indonesia tak lagi bisa dikekang, maka banyak pakar menolak kesahihan penyebutan tersebut. Studi netral hanya menyebut Gerakan 30 September sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman gerakan di RRI Jakarta pada pagi hari 1 Oktober 1965, atau disingkat untuk keperluan praktis sebagai G30S. Masih ada arus balik riak yang membakari buku dalam tahun ini karena berbeda dengan kepentingan rezim atau pejabat rezim sebagai bagian dari vandalisme masa lampau.

2. Gestapu, Gestok

Gerakan 30 September merupakan nama “resmi” gerakan sesuai dengan apa yang telah diumumkan oleh RRI Jakarta pada pagi hari 1 Oktober 1965. Nama ini untuk keperluan praktis media massa kemudian ditulis dengan G-30-S atau G30S. Sedang Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) suatu nama yang dipaksakan agar berkonotasi dengan Gestapo-nya Hitler yang tersohor keganasannya itu. Rupanya sang konseptor, Brigjen Sugandhi, pimpinan koran Angkatan Bersenjata, telah banyak belajar dari sejarah dan jargon nazi Jerman. Jelas nama ini merupakan pemaksaan dengan memperkosa kaidah bahasa Indonesia (dengan hukum DM), kepentingan politik menghalalkan segala cara. Nama Gestapu digalakkan secara luas melalui media massa, sedang dalam buku tulisan Nugroho Notosusanto maupun Buku Putih digunakan istilah G30S/PKI. Barangkali ini merupakan standar ganda yang dengan sengaja dilakukan; yang pertama untuk menggalakkan konotasi jahat Gestapo dengan Gestapu/PKI, sementara buku yang ditulis oleh pakar sejarah itu bernuansa “lebih ilmiah” bahwa G30S ya PKI.

Sementara itu sejumlah pakar asing dalam karya-karyanya menggunakan istilah Gestapu ciptaan Orde Baru ini. Mungkin ada di antara mereka sekedar mengutip istilah yang digunakan begitu luas dan gencar oleh media massa Orba secara membebek tidak kritis. Dengan demikian dari istilah yang digunakan saja tulisan itu sudah memulai sesuatu dengan berpihak secara politik kepada rezim Orba yang berkuasa. Di antara pakar ini, Prof Dr Victor M Fic, seorang sejarawan Kanada, telah menulis buku yang “menghebohkan” itu karena secara murahan menuduh Bung Karno sebagai dalang G30S. Di seluruh bukunya ia menggunakan istilah Gestapu, ketika dia menggunakan istilah netral ‘Gerakan 30 September’ selalu diikuti dalam kurung (GESTAPU).

Sementara orang mengartikan penamaan Gestok (Gerakan 1 Oktober) hanya untuk gerakan yang dilakukan oleh Mayjen Suharto pada tanggal tersebut daripada gerakan Letkol Untung. Tetapi mungkin saja bahwa yang dimaksud Bung Karno adalah gerakan yang dilakukan Letkol Untung menculik sejumlah jenderal dan kemudian membunuhnya (terlepas dari adanya komplotan lain dalam gerakan yang melakukan pembunuhan itu). Penamaan itu juga terhadap gerakan Mayjen Suharto yang dilakukan menghadapi gerakan Untung serta mencegah kepergian Jendral Pranoto dan Umar Wirahadikusuma menghadap Presiden ke PAU Halim, sekaligus mengambilalih wewenang Men/Pangad Jenderal Yani yang sudah dipegang oleh Presiden Sukarno serta membangkang terhadap perintah-perintah Presiden untuk tidak melakukan gerakan militer.

Tentu saja penamaan Gestok tidak disukai oleh rezim Orba. Dalam pidatonya pada 21 Oktober 1965 di depan KAMI di Istora Senayan, Presiden Sukarno menyebutkan, “..Orang yang tersangkut pada Gestok harus diadili, harus dihukum, kalau perlu ditembak mati… Tetapi marilah kita adili pula terhadap pada golongan yang telah mengalami peruncingan seperti Gestok itu tadi”. Mungkin sekali ini maksudnya setelah pelaku peristiwa 1 Oktober (Untung cs) yang hanya berumur sehari itu diadili, maka juga terhadap pelaku yang membuat runcing persoalan sesudah itu, siapa lagi kalau bukan Jenderal Suharto cs. Dalam pidato Pelengkap Nawaksara di Istana Merdeka pada 10 Januari 1967 Presiden Sukarno dengan jelas menyebut pembunuhan para jenderal itu dengan Gestok lalu dilanjutkan dengan bertemunya tiga sebab (a) keblingernya pimpinan PKI, (b) kelihaian subversi Nekolim, (c) adanya oknum “yang tidak benar”.

Dalam dokumen yang disebut “Dokumen Slipi” yang berisi hasil pemeriksaan Bung Karno sebagai saksi ahli dalam perkara Subandrio dan merupakan kesaksian terakhir BK (1968), “…1 Oktober 1965 bagi saya adalah malapetaka, karena gerakan yang melawan G30S pada 1 Oktober 1965 itu telah melakukan pembangkangan terhadap diri saya, sejak saat itu gerakan yang melawan G30S tidak tunduk pada perintah saya, maka saya berpendapat G30S lawannya Gestok…”. Jika dokumen ini memang benar adanya, hal itu sesuai dengan seluruh perkembangan kejadian serta analisis BK tentang G30S tersebut di atas. Brigjen Suparjo segera menghentikan gerakan G30S sementara Mayjen Suharto meneruskan Gestok-nya. Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa Presiden Sukarno tidak mengambil tindakan apa pun terhadap jenderal yang satu ini, justru melegitimasi dengan mengukuhkan kedudukannya.

Sebenarnyalah peristiwa G30S di Jakarta hanya berlangsung selama satu hari, sementara di Jawa Tengah yang tertinggal itu berlangsung beberapa hari (sesuatu yang aneh dan perlu dikaji lebih lanjut). Gerakan selanjutnya, yang disebut BK Gestok, dilakukan oleh Mayjen Suharto dengan menentang dan menantang perintah Presiden dengan menindas PKI dan gerakan kiri lainnya, membantai rakyat dan pendukung BK, ujungnya menjatuhkan Presiden Sukarno. Inilah tragedi sebenarnya dengan pembukaan pembunuhan enam orang jenderal dan seorang perwira pertama oleh pihak militer sendiri.

3. Lubang Buaya

Pada 1 Oktober 1965 telah terjadi penculikan dan pembunuhan enam orang jenderal dan seorang perwira pertama AD yang kemudian dimasukkan ke sebuah sumur tua di desa Lubang Buaya, Pondokgede oleh pasukan militer G30S. Pasukan ini berada di bawah pimpinan Letkol Untung, Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden.

Pada 4 Oktober 1965, ketika dilakukan penggalian jenazah para jenderal di Lubang Buaya, Mayjen Suharto, Panglima Kostrad menyampaikan pidato yang disiarkan luas yang menyatakan bahwa para jenderal telah dianiaya sangat kejam dan biadab sebelum ditembak. Dikatakan olehnya bahwa hal itu terbukti dari bilur-bilur luka di seluruh tubuh para korban. Di samping itu Suharto juga menuduh, Lubang Buaya berada di kawasan PAU Halim Perdanakusuma, tempat latihan sukarelawan Pemuda Rakyat dan Gerwani. Perlu disebutkan bahwa Lubang Buaya terletak di wilayah milik Kodam Jaya. Di samping itu disiarkan secara luas foto-foto dan film jenazah yang telah rusak yang begitu mudah menimbulkan kepercayaan tentang penganiayaan biadab itu. Hal itu diliput oleh media massa yang telah dikuasai AD, yakni RRI dan TVRI serta koran milik AD Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha. Sementara seluruh media massa lain dilarang terbit sejak 2 Oktober.

Jadi sudah pada 4 Oktober itu Suharto menuduh AURI, Pemuda Rakyat dan Gerwani bersangkutan dengan kejadian di

Lubang Buaya. Selanjutnya telah dipersiapkan skenario yang telah digodok dalam badan intelijen militer untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI secara besar-besaran dan serentak. Dilukiskan terdapat kerjasama erat dan serasi antara Pemuda Rakyat dan Gerwani serta anggota ormas PKI lainnya dalam melakukan penyiksaan para jenderal dengan menyeret, menendang, memukul, mengepruk, meludahi, menghina, menusuk-nusuk dengan pisau, menoreh silet ke mukanya. Dan puncaknya kaum perempuan Gerwani itu dilukiskan sebagai telah kerasukan setan, menari-nari telanjang yang disebut tarian harum bunga, sambil menyanyikan lagu Genjer-genjer, lalu mecungkil mata korban, menyilet kemaluan mereka, dan memasukkan potongan kemaluan itu ke mulutnya….

Maaf pembaca, itu semua bukan lukisan saya tapi hal itu bisa kita baca dalam koran-koran Orba milik AD yang kemudian dikutip oleh media massa lain yang boleh terbit lagi pada 6 Oktober dengan catatan harus membebek sang penguasa serta buku-buku Orba. Lukisan itu pun bisa kita dapati dalam buku Soegiarso Soerojo, pendiri koran AB, yang diterbitkan sudah pada 1988, .Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai. Anda juga dapat menikmatinya dalam buku Arswendo Atmowiloto yang direstui oleh pihak AD, Pengkhianatan G30S/PKI, yang dipuji sebagai transkrip novel yang bagus dari film skenario Arifin C Noer dengan judul yang sama yang wajib ditonton oleh rakyat dan anak sekolah khususnya selama bertahun-tahun.

Dan jangan lupa, fitnah ini diabadikan dalam diorama pada apa yang disebut Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Meski monumen ini berisi fitnah, tapi kelak jangan sampai dihancurkan, tambahkanlah satu plakat yang mudah dibaca khalayak: “Di sini berdiri monumen kebohongan perzinahan politik”, agar kita semua belajar bahwa pernah terjadi suatu rezim menghalalkan segala cara untuk menopang kekuasaannya dengan fitnah paling kotor dan keji pun. Penghormatan terhadap para jenderal yang dibunuh itu ditunggangi Suharto dengan fitnah demikian.

Fitnah hitam dongeng horor itu semua bertentangan dengan hasil visum et repertum tim dokter yang dilakukan atas perintah Jenderal Suharto sendiri yang diserahkan kepadanya pada 5 Oktober 1965, bahwa tidak ada tanda-tanda penyiksaan biadab, mata dan kemaluan korban dalam keadaan utuh. Laporan resmi tim dokter itu sama sekali diabaikan dan tak pernah diumumkan. Kampanye hitam terhadap PKI terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan selama bertahun-tahun tanpa jeda. Dalil intelijen menyatakan bahwa kebohongan yang terus-menerus disampaikan akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Bahkan sampai dewasa ini pun, ketika informasi sudah dapat diperloleh secara bebas terbuka, fitnah itu masih dimamahbiak oleh sementara kalangan seperti buta informasi.

Apa tujuan kampanye hitam fitnah itu? Hal ini dimaksudkan untuk mematangkan situasi, membangkitkan emosi rakyat umumnya dan kaum agama khususnya menuju ke pembantaian massal para anggota PKI dan yang dituduh PKI sesuai dengan doktrin membasmi sampai ke akar-akarnya. Dengan gencarnya kampanye hitam itu, maka telah berkembang biak dengan berbagai peristiwa di daerah dengan kreatifitas dan imajinasi para penguasa setempat. Selama kurun waktu 1965-1966 jika di pekarangan rumah seseorang ada lubang, misalnya untuk dipersiapkan menanam sesuatu atau sumur tua tak terpakai, apalagi jika si pemilik dicurigai sebagai orang PKI, maka serta-merta ia dapat ditangkap, ditahan dan bahkan dibunuh dengan tuduhan telah mempersiapkan “lubang buaya” untuk mengubur jenderal, ulama atau dan tokoh-tokoh lawan politik PKI setempat. Dongeng tersebut masih dihidup-hidupkan sampai saat ini.

Segala macam dongeng fitnah busuk berupa temuan “lubang buaya” yang dipersiapkan PKI dan konco-konconya untuk mengubur lawan-lawan politiknya ini bertaburan di banyak berita koran 1965-1966 dan terekam juga dalam sejumlah buku termasuk buku yang ditulis Jenderal Nasution, yang dianggap sebagai peristiwa dan fakta sejarah, bahkan selalu dilengkapi dengan apa yang disebut “daftar maut” meskipun keduanya tak pernah dibuktikan sebagai kejadian sejarah maupun bukti di pengadilan.

Seorang petani bernama Slamet, anggota BTI yang tinggal di pelosok dusun di Jawa Tengah yang jauh dari jangkauan warta berita suatu kali mempersiapkan enam lubang untuk menanam pisang di pekarangannya. Suatu siang datang sejumlah polisi dan tentara dengan serombongan pemuda yang menggelandang dirinya ketika ia sedang menggali lubang keenam. Tuduhannya ia tertangkap basah sedang mempersiapkan lubang untuk mengubur Pak Lurah dan para pejabat setempat. Dalam interogasi terjadi percakapan seperti di bawah.

“Kamu sedang mempersiapkan lubang buaya untuk mengubur musuh-musuhmu!”

“Lho kulo niki bade nandur pisang, lubang boyo niku nopo to Pak?” [saya sedang hendak menanam pisang, lubang buaya itu apa Pak?]

“Lubang boyo iku yo lubange boyo sing ana boyone PKI!” [lubang buaya itu lubang yang ada buaya milik PKI]. Baik pesakitan yang bernama Slamet maupun polisi yang memeriksanya tidak tahu apa sebenarnya lubang buaya itu, mereka tidak tahu bahwa Lubang Buaya itu nama sebuah desa di Pondokgede, Jakarta. Dikiranya di situ lubang yang benar-benar ada buayanya milik PKI. Ini bukan anekdot tetapi kenyataan pahit, si Slamet akhirnya tidak selamat alias dibunuh karena adanya “bukti telak” terhadap tuduhan tak terbantahkan. Demikian rekaman yang saya sunting dari wawancara HD Haryo Sasongko dalam salah satu bukunya.

4. Halim Perdanakusuma

Nama lengkapnya ialah Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, atau biasa disingkat PAU Halim atau Halim saja. Sejak meletusnya peristiwa G30S, nama Halim selalu disebut. Pada 4 Oktober 1965 Mayjen Suharto, Panglima Kostrad telah menuduh bahwa Lubang Buaya, tempat ditemukannya jenazah para jenderal yang dibunuh pasukan G30S dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua, merupakan wilayah PAU Halim. Dalam kenyataannya kawasan itu masuk wilayah milik Kodam Jaya, kira-kira 3,5 km di luar kawasan PAU Halim. Penyesatan yang dilakukan oleh Suharto sejak dini tersebut berdampak amat luas.

Perlu kita ketahui bahwa terdapat dua nama Lubang Buaya yang berbeda tempatnya. Pertama dalam lingkungan PAU Halim, tempat latihan terjun atau dropping zone, kini menjadi lapangan golf. Sedang yang kedua berada di luar pangkalan sejauh 3,5 km, dipisahkan jalan setapak yang dewasa ini menjadi Jl Pondokgede. Hal ini tercantum dalam peta tahun 1936 sebagai yang digambar kembali dalam buku Letkol (Pnb) Heru Atmodjo.

Kaum awam, bahkan para pakar Barat yang menulis tentang G30S (seperti Ulf Sundhaussen, John D Legge, Coen Holtzappel dsb) mencampuradukkan nama tempat Lubang Buaya, tempat pembuangan jenazah para jenderal, dengan PAU Halim. Demikian halnya dengan gedung Penas yang terletak di Jl Baipas (sekarang Jl DI Panjahitan) sebagai Cenko I G30S, juga disebut Halim, padahal gedung itu berada di luar wilayah PAU Halim. Dengan kekeliruan semacam itu, mencapuradukkan nama 3 tempat sebagai Halim, akan berdampak pada gambaran yang salah dan menyesatkan yang dapat menuju pada analisis dan kesimpulan yang meleset.

Jika dua tempat di luar Halim itu disebut sebagai Halim, maka terdapat gambaran seolah-olah PAU Halim Perdanakusuma itu suatu tempat terbuka, hingga dengan mudah pasukan G30S dapat masuk keluar begitu saja, bahkan membawa para jenderal AD untuk dibunuh di sana. Sebagai yang disebutkan oleh Letkol (Pnb) Heru Atmodjo, ketika itu (1965) PAU Halim merupakan pangkalan utama AU dengan Markas Komando Operasi AU yang mengendalikan seluruh penerbangan pesawat AU. Kemampuan pesawat pembomnya menjangkau jarak Bangkok dan Manila di utara (markas SEATO dan Armada ke-7 AS) serta Perth di Australia yang dapat dicapai dari pangkalan Iswahyudi, Madiun. Terdapat juga Markas Komando Pertahanan Udara Nasional yang bertugas melindungi wilayah udara RI dari kemungkinan penyusupan pesawat musuh.

Terdapat sebuah skuadron pesawat VIP untuk Kepresidenan dan pejabat tinggi serta batalion PGT. Dengan demikian kedatangan Presiden Sukarno ke Halim pada pagi hari 1 Oktober 1965, merupakan bagian dari pengamanan presiden dalam keadaan tidak menentu, sesuai dengan prosedur baku yang ada. Kenyataan keberadaan Presiden Sukarno di Halim pada 1 Oktober 1965 ini oleh pakar sejarah Brigjen Prof Dr Nugroho Notosusanto disebut sebagai salah satu dari tiga kelompok pmberontak, dua kelompok yang lain ialah Letkol Untung cs dan DN Aidit cs. Kelompok Presiden Sukarno ini disertai oleh sejumlah pejabat negara. Logika pakar Orba ini akan kita bicarakan lebih lanjut dalam seri lain.

Halim juga merupakan Markas Wing 001 di bawah Kolonel (Pnb) Wisnu Djajengminardo. Dengan demikian PAU Halim merupakan tempat tertutup dengan penjagaan cukup ketat. Adapun Mayor Udara Suyono, salah seorang tokoh G30S, menjabat komandan Resimen PPP (Pasukan Pertahanan Pangkalan) yang markasnya ada di Kramatjati, di luar wilayah Halim. Dalam banyak buku tentang G30S yang ditulis oleh para ahli Indonesia maupun asing (bahkan sampai saat ini), digambarkan seolah Mayor Udara Suyono ini penguasa PAU Halim, lalu seolah seluruh wilayah Halim menjadi sarang G30S. Hal ini sama sekali tidak benar dan meleset dari kenyataan.

Demikianlah penyesatan itu agaknya sudah menjadi bagian dari skenario yang telah digodok matang, di antaranya untuk menjatuhkan para petinggi AURI ketika itu, di antaranya Men/Pangau Omar Dani guna menghancurkan para pengikut setia Bung Karno untuk digantikan para pembebek Suharto. Di sepanjang kekuasaan rezim militer Suharto, hal-hal itu tak pernah mendapatkan koreksi, justru dipelihara terus.

Gerwani, Organisasi Wanita korban fitnah Orba [Foto: Historia] 

5. Gerwani

Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) didirikan pada 1954, sedang cikal bakalnya sudah berdiri pada 1950. Organisasi ini sangat aktif sampai tragedi 1965, terutama di kalangan rakyat kecil dari perkotaan sampai pedesaan. Para pemimpin Gerwani terdiri dari kaum intelektual cerdik pandai maupun kaum aktivis buruh dan tani. Mereka telah menghimpun kaum perempuan untuk berjuang bersama kaum laki-laki merebut hak-hak sosial politiknya.

Di bidang pendidikan mereka telah mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak, utamanya untuk kalangan tak berpunya dengan bayaran kecil maupun gratis di seluruh pelosok negeri. Gerakan ini juga giat mendirikan tempat penitipan anak-anak bagi ibu pekerja dengan bayaran ringan maupun gratis. Gerwani merupakan organisasi kaum perempuan paling luas menjangkau seluruh pelosok Jawa khususnya. Mereka memberikan pendidikin kesadaran akan hak-hak perempuan termasuk hak-hak politik dan kesadaran politik. Mereka aktif juga dalam kesenian, kursus masak-memasak, pemeliharaan bayi dan anak, kesehatan perempuan dan anak-anak. Pendeknya organisasi ini telah melakukan pemberdayaan perempuan di seluruh kalangan, utamanya kaum buruh dan tani serta kaum pinggiran, sesuai dengan cita-cita Ibu Kartini. Gerwani ini pula yang menjadi primadona sasaran fitnah keji rezim militer Orba dengan segala macam dongeng horornya. (Lihat Lubang Buaya).

Pertama-tama propaganda hitam Orba pada 1965 dimulai dengan menyerang Gerwani habis-habisan sebagai bagian dari serangan terhadap PKI. Rusaknya nama dan porak porandanya organisasi perempuan ini berarti rusak dan lumpuhnya separo organisasi kiri Indonesia. Setelah itu dilakukan serangan fisik terhadap PKI dan seluruh organnya sebagai bagian penumpasan lebih lanjut pada 1965/1966. Tidak aneh jika kekejaman terhadap tapol perempuan anggota Gerwani maupun yang didakwa Gerwani dilakukan dengan amat kejamnya, sering lebih mengerikan karena harkat perempuannya. Seperti disebutkan dalam studi Dr Saskia Eleonora Wieringa, mungkin tak ada rekayasa lebih berhasil untuk menanamkan kebencian masyarakat daripada pencitraan Gerwani sebagai gerakan perempuan kiri yang dimanipulasi sebagai “pelacur bejat moral”. Kampanye ini benar-benar efektif dengan memasuki dimensi moral religiositas manusia Jawa, khususnya kaum adat dan agama.

Kaum perempuan tidak hanya mengalami penderitaan karena diciduk, ditahan, dipenjarakan, dibuang, disiksa, tetapi juga ditelanjangi dan diperkosa bergiliran dan dilecehkan martabat kemanusiaannya, dihancurkan rumahtangganya, pendeknya mereka mengalami penderitaan luar biasa lahir dan batin. Perkosaan telah menjadi kecenderungan umum para petugas keamanan ketika berhadapan dengan tapol perempuan. Sering pelecehan seksual dan perkosaan terhadap tapol perempuan menyebabkan kehamilan dan yang bersangkutan melahirkan di tempat tahanan.

Penderitaan itu menjadi lebih lengkap lagi karena mereka melihat kehancuran keluarga dan nasib anak-anaknya, terpisah-pisah di tempat yang berbeda-beda dengan kondisi terpuruk yang berbeda-beda pula dengan perlakuan buruk negara dan masyarakat yang diprovokasi. Tak jarang para ibu ini telah kehilangan jejak anak-anaknya selama bertahun-tahun setelah dibebaskan dari penjara, bahkan sebagian sampai saat ini. Tak jarang pula setelah orangtua mereka dibebaskan, anak-anak yang berkumpul kembali dengan orangtuanya, terutama dengan ibunya, anak-anak memusuhi dirinya karena merasa menjadi korban perbuatan ibunya, suatu penilaian amat tidak adil. Itulah salah satu buah indoktrinasi menyesatkan rezim Orba selama bertahun-tahun yang sangat merusak.

Suami seorang perempuan kembang desa di Purwodadi yang anggota BTI ditangkap pada November 1965, kemudian dibuang ke Pulau Buru. Setiap malam sang isteri kembang desa ini digilir diperkosa oleh pamong desa setempat, tentara, pentolan ormas agama dan nasionalis. Bahkan suatu kali datang seorang tokoh penjagal kaum komunis yang ketika malam datang menidurinya dengan pakaian berlumuran darah dan kelewang yang besimbah darah pula. Ini bukan dongeng horor model Lubang Buaya, tetapi sejarah horor, sejarah hitam legam kaum militer Orba sebagai panutannya yang telah menciptakan kondisi dan konsep kebuasan tersebut. (Baca buku John Roosa cs [ed], Tahun yang Tak Pernah Berakhir, Elsam, Jakarta, 2004).

Sungguh nama baik Gerwani yang telah mengabdikan dirinya untuk Ibu Pertiwi dan rakyat kecil umumnya itu, sebagai kelanjutan cita-cita Ibu Kartini telah dinodai dan dirusak habis-habisan dengan fitnah jahat tiada tara. Dengan upaya bersama semua pihak yang peduli, terlebih lagi kaum sejarawan dan aktivis perempuan, hari depan negeri ini akan memberikan tempat yang layak bagi Gerwani dalam sejarah bangsa.

6. Tokoh G30S, Letkol Untung

Tokoh ini tipikal seorang militer lapangan, sama sekali bukan tipe intelektual dengan otak cemerlang yang mampu melakukan langkah manipulasi canggih penuh perhitungan. Ia anak bodoh tetapi berani dan setia pada Sukarno. Hal ini amat berbeda dan berbalikan dengan Jenderal Suharto beserta beberapa pembantunya seperti Ali Murtopo [dan Yoga Sugomo] Begitu analisis Ben Anderson.. Sekalipun demikian ia salah satu lulusan terbaik Akademi Militer.

Letkol Untung salah satu pelaku G30S yang sebelumnya pernah menjadi anak buah Suharto di Jawa Tengah dalam Divisi Diponegoro. Ia pun pernah menjadi anggota “Kelompok Pathuk” di Yogya meskipun bukan dalam kelas yang sama dengan Suharto atau Syam. Mereka berpisah pada tahun 1950, kemudian bertemu kembali pada tahun 1962 ketika bersama bertugas merebut Irian Barat, ia berada di garis depan. Mendengar kisah keberaniannya selama bertugas di medan Irian, ia dianugerahi Bintang Penghargaan oleh Presiden, lalu ditarik menjadi Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, suatu kedudukan cukup strategis. Sebelumnya ia pernah menjabat Komandan Yon 454 Diponegoro, pasukan yang memiliki kualitas yang kemudian terlibat G30S.

Letkol Untung menikah pada umur yang agak terlambat pada akhir 1964. Acara perkawinannya dilaksanakan di tempat cukup jauh di daerah udik di desa terpencil Kebumen. Sekalipun demikian Mayjen Suharto memerlukan hadir bersama isterinya ke tempat yang ketika itu tidak begitu mudah dicapai. Ia merupakan satu-satunya perwira tinggi yang datang, ini merupakan kehormatan besar bagi Untung dan menunjukkan hubungan keduanya cukup akrab. Bahkan yang mempertemukan Untung dengan calon isterinya ialah Ibu Tien Suharto. Soal kehadiran Suharto ini tidak pernah diungkapkan olehnya sendiri yang memiliki ingatan tajam itu, tetapi toh terekam dalam sebuah berita koran Pikiran Rakyat.

Letkol Untung pernah dikirim belajar ke AS, tentunya CIA memiliki cukup catatan tentang dirinya sehingga ia dapat direkomendasikan. Seperti tercantum dalam catatan laporan CIA tertanggal 1 Oktober 1965 dalam CIA 2001:300, memorandum untuk Presiden Johnson bahwa Untung memiliki “military police background and was trained in the United States”. Sementara orang menyebut catatan CIA ini tidak akurat karena Untung tidak pernah belajar ke AS. Banyak pihak menyatakan ia seorang muslim yang taat, sangat muak dengan korupsi dan tingkah laku kehidupan sejumlah perwira tinggi.

Menurut David Johnson, Letkol Untung bukanlah tergolong pada apa yang disebut “perwira progresif”, ia pun bukan tergolong perwira yang tidak puas. Ia lebih tergolong sebagai seorang militer profesional yang berhasil. Ia pun menunjukkan tanda-tanda memiliki pandangan anti komunis. Selama beberapa bulan berkumpul di Penjara Cimahi, Bandung, Subandrio mencatat bahwa Untung bukan orang yang menyukai masalah politik, ia tipe tentara yang loyal kepada atasan. Ia risau dengan adanya isu Dewan Jenderal yang hendak menggulingkan Presiden Sukarno. Kepribadiannya polos dan jujur, hal ini antara lain dibuktikan dengan kenyataan, sampai detik terakhir sebelum eksekusinya, ia masih percaya vonis mati terhadap dirinya tidak mungkin dilaksanakan. “Percayalah Pak Ban, vonis buat saya itu hanya sandiwara”, ujarnya kepada Subandrio. Ia percaya Suharto mendukung tindakannya terhadap para jenderal dan akan memberikan bantuan seperti dijanjikannya.

Dalam persidangan Letkol Untung terungkap ia baru mengenal Syam dan Bono ketika dipertemukan oleh Mayor Udara Suyono kepada sejumlah perwira dalam pertemuan pertengahan Agustus 1965 sebelum gerakan. Untung yang tidak pernah sepenuhnya percaya kepada Syam, mencoba melakukan penyelidikan tentang hubungan rahasianya dengan ketua PKI. Hal ini tidak berlanjut, dan menganggap lebih bijak untuk tidak menantang Syam berhubung ia terdesak waktu bagi penyelesaian agendanya sendiri. Bagi Letkol Untung agenda mereka adalah mengambil langkah-langkah untuk menggagalkan kudeta Dewan Jenderal serta melindungi Presiden Sukarno. Kudeta itu diyakininya akan terjadi pada 5 Oktober 1965.

Berdasarkan kesaksian Mayor AU Suyono maka dapat disimpulkan adanya berbagai pertentangan di antara tokoh gerakan dengan ketegangan yang kian meningkat serta bermacam perbedaan pendapat selama berjalannya waktu yang mendekat. Letkol Untung menjadi cemas dan mungkin mempertimbangan untuk menghentikan semuanya. Rencana gerakan semula adalah tanggal 25 September, tetapi karena pasukan dari Jawa Timur belum tiba maka gerakan ditunda sampai 30 September.

Dapat disimpulkan Untung bukanlah seorang komunis bawah tanah. Jika ia seorang komunis semacam itu, ia mungkin sekali akan mendapatkan akses lebih mudah untuk menghubungi langsung ketua PKI DN Aidit untuk memastikan kedudukan Syam yang sebenarnya. Andaikata ia seorang komunis demikian maka dalam kedudukan dan pangkat yang disandangnya ia bakal memiliki serangkaian pendidikan dan pengalaman politik yang cukup memadai yang akan dengan mudah membuang ilusi pribadi terhadap Jenderal Suharto, bahwa Suharto telah berkhianat terhadapnya bagi keuntungan diri dan kelompoknya. Dengan begitu ia akan menyadari kesalahan analisisnya terhadap Suharto. Ia seorang prajurit yang setia kepada Bung Karno. Dokumen yang terkenal dengan Cornell Paper menyebutkan sebelum peristiwa telah bertahun-tahun, Sukarno, para jenderal [AD], pimpinan komunis dan golongan lain telah terjerat dalam manuver politik yang rumit. Semua itu secara keseluruhan menyebabkan Letkol Untung melakukan aksinya.

Letkol Untung dieksekusi mati pada tahun 1969 di Cimahi. Demikianlah nasib seorang prajurit yang naif politik itu tetap memendam ilusi pribadi besar sampai saat terakhir, yang pundaknya telah menjadi panjatan sang manipulator. Adatah itu memang realitas kehidupan di sepanjang sejarah. Pemeo menyatakan itulah politik dalam kenyataan telanjangnya, menghalalkan segala cara.

(Petikan dari Harsutejo, “Sejarah Gelap G30S” / revisi).

7.  Tokoh G30S, Kolonel Abdul Latief

Pemeran G30S ini juga pernah menjadi anak buah Suharto di Divisi Diponegoro. Ia ikut ambil bagian sebagai salah satu komandan kompi yang berani dalam SU 1 Maret 1949 di Yogya yang dipimpin Letkol Suharto. Akhirnya Latief menjadi Komandan Brigade Infanteri I Kodam Jaya, suatu kedudukan strategis. Sebagai Komandan Kostrad pun Suharto mendekati Kolonel Latief antara lain dengan mendatangi rumahnya ketika Latief mengkhitankan anaknya. Menurut Subandrio hal ini merupakan suatu langkah “sedia payung sebelum hujan”, suatu saat ia akan dapat memanfaatkannya. Di samping itu “Latief mengantongi rahasia skandal Suharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949” seperti yang tercantum dalam pembelaannya di depan Mahmilub pada 27 Juni 1978.

Letkol Suharto tidak banyak mengambil bagian dalam SU itu, ia hanya enak-enak berada di garis belakang yang aman sembari makan soto di warung sebagai yang diceritakan Latief ketika pertempuran seru terjadi dan cukup banyak korban jatuh. Adegan ‘Suharto makan soto babat’ itulah yang disebut Subandrio sebagai “skandal Suharto”. Dalam pasukan Kapten Latief yang masuk ke Yogya dari Godean itu bergabung juga laskar Pesindo yang sudah bersiap di dalam kota di bawah pimpinan Supeno dan Pramuji, menurut AM Hanafi merupakan kekuatan militan serangan umum tersebut.

Hubungan Latief Dengan Suharto

Latief sendiri menyatakan karier kemiliterannya nyaris selalu mengikuti jejak Suharto. Pada gilirannya membuat hubungan Latief dan Suharto bukan lagi sekedar bawahan dan atasan, melainkan sudah sebagai dua sahabat. Suharto tahu Latief tak akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirinya. Sudah sejak setelah agresi kedua, Latief merasa selalu mendapatkan kepercayaan dari Suharto sebagai komandannya yakni memimpin pasukan pada saat yang sulit. Ketika Trikora pun ia masih dicari bekas komandannya itu, tetapi Latief sedang mengikuti Seskoad. Pada bulan Juni 1965 Mayjen Suharto meminta agar Latief dapat memimpin suatu pasukan di Kalimantan Timur, akan tetapi Umar Wirahadikusuma menolak melepasnya karena tenaganya diperlukan untuk tugas keamanan di Kodam V Jaya.

Di luar dinas Latief mempunyai hubungan kekeluargsaan yang cukup akrab dengan Suharto dan sering berkunjung ke rumahnya. Ketika Sigit, anak Suharto dikhitan, isteri Latief datang. Sebaliknya ketika Latief mengkhitankan anaknya maka Suharto dan Ibu Tien juga datang ke rumahnya. Bahkan pada 28 September 1965 ketika Latief berkunjung ke rumah Suharto di Jl HA Salim, ia membicarakan soal tukar-menukar rumah dinas. Latief menawarkan rumah dinas baginya di Jl Jambu bekas kedutaan Inggris yang lebih besar untuk ditukar dengan kediaman Suharto yang lebih kecil yang sedang ditempatinya.
Menurut Subandrio, Suharto berhasil membentuk trio bersama kedua orang tersebut di atas, keduanya memiliki posisi strategis yang lebih tinggi dibanding trio yang pernah dibentuk sebelumnya bersama Ali Murtopo dan Yoga Sugomo yang telah menghasilkan dirinya ditunjuk sebagai Panglima Diponegoro, lalu naik pangkat menjadi Kolonel dengan menggeser calon kuat Kolonel Bambang Supeno yang pengangkatannya tinggal menanti tandatangan saja.

Kolonel Latief: “Jenderal Suharto Terlibat G30S!

Dalam pembelaannya Letkol Latief tetap menuduh Jenderal Suharto sebagai ikut terlibat dalam G30S. Ia tidak memiliki ilusi apa pun terhadap Jenderal Suharto yang sedang berkuasa, orang yang setiap saat dapat mengirimkan dirinya ke dunia lain atau membebaskannya, menilik dalam kenyataannya selama rezim militer Orba, Jenderal Suharto berada di atas hukum. Dapat disimpulkan ia memiliki suatu kesadaran politik cukup tinggi. Selama penahanannya Latief mengalami siksaan luar biasa seperti dipaparkan dalam pembelaannya.

Menakjubkan ia masih bertahan hidup meskipun badannya cukup rusak, semangat hidupnya luar biasa. Setelah tekanan berbagai pihak di dalam dan luar negeri, ia baru dibebaskan dari penjara pada permulaan 1999. Dengan keadaan badan yang rapuh, ia terkena stroke, akan tetapi semangat hidupnya tidak pernah pudar. Sejak itu ia harus dibantu seorang “penerjemah” untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sekalipun demikian ia tetap aktif mengikuti berbagai pertemuan, seminar, menulis makalah. Dalam suatu kesempatan bertemu dengan penulis pada permulaan 2001, ia sedang menyelesaikan bukunya tentang SU 1 Maret 1949.

Berbagai pertanyaan timbul terhadap kenyataan bahwa seorang Latief tidak dihukum mati oleh pengadilan yang sekedar mementingkan proses formal dan mengabaikan pembuktian material. Bahkan untuk tokoh yang masih menjabat sebagai menteri pada tahun 1965 seperti Aidit dan Nyoto, dengan entengnya ‘dibereskan’ oleh penguasa militer Orba. Rupanya pengadilan terhadap mereka tidak menguntungkan sang penguasa. Sebagian orang mencurigai Latief sebagai melakukan deal tertentu dengan Suharto, sampai saat ini tanpa bukti, atau barangkali menurut logika intelijen. “Seseorang di suatu tempat dalam rezim tampaknya menghendaki ia tetap hidup,” begitu tulis Carmel Budiardjo.

Seseorang itu tidak bisa lain kecuali Jenderal Suharto. Untuk kepentingan apa ia menghendaki Latief hidup, bagian dari suatu deal? Macam apa kesepakatan itu, terlalu mahal untuk Latief dan terlalu riskan untuk Suharto, ini bila ditinjau dari kacamata setelah G30S.

Tentu saja Suharto pun selama berkuasa dengan amat mudahnya setiap saat dapat melenyapkan Latief bagai menepuk nyamuk.

Kenyataan bahwa Latief tidak dihukum mati, menimbulkan suatu spekulasi bahwa ia memiliki keterangan yang lebih sempurna yang disimpan di luar Indonesia dengan pesan supaya segera diumumkan jika ia dibunuh. Dalam majalah Far Eastern Economic Review 2 Agustus 1990 diberitakan memoar Latief disimpan di sebuah bank.

Keterangan Latief memang memenuhi syarat untuk menyeret Jenderal Suharto sebagai terlibat G30S golongan A, sesuai Pasal 4 Keputusan Kopkamtib 18 Oktober 1965, semua orang yang terlibat secara langsung, mereka yang mengetahui rencana kup dan lalai melaporkan kepada yang berwajib.

Ada satu hal lagi yang amat mencolok, Kolonel Latief ditangkap sepuluh hari setelah kegagalan gerakan, tetapi ia diadili 13 tahun kemudian pada 1978. Sedang vonisnya baru mendapatkan kepastian hukum pada tahun 1982! Latief merupakan saksi kunci yang dapat menggoyahkan kedudukan Jenderal Suharto. Pada masa permulaan bahkan pada tahun-tahun permulaan pengikut BK masih cukup kuat, maka diperlukan waktu bagi Suharto untuk mengkonsolidasikan diri dan kekuasaannya. Dengan kata lain Suharto memerlukan waktu, pendeknya faktor waktu amat penting dalam hal ini. Itulah sebabnya setelah usaha menyiksa dan mengisolasi Latief habis-habisan selama 10 tahun tidak juga membunuhnya, dengan berjalannya waktu ia tidak terlalu berbahaya lagi. 

Suharto sudah cukup kuat dan mampu mengangkangi hukum dengan mudah. Demikian ulasan Joesoef Isak yang sangat menarik, faktor waktulah yang diperlukan oleh rezim Suharto untuk menaklukkan kesaksian dan bahan apa pun yang dimiliki Latief. Sudah jauh-jauh hari kenyataan ini telah dimanipulasikan dengan keterangan juru bicara militer yang menyatakan Latief dengan sengaja tidak mematuhi perintah dokter [berhubung luka-luka yang dideritanya], sehingga ia tidak cukup sehat untuk muncul di pengadilan, sebagai disiarkan Kompas 26 Maret 1966.

Peran apa sebenarnya yang telah dimainkan oleh Kolonel Latief, semata-mata sebagai seorang militer yang setia kepada Presiden Sukarno, seseorang yang terseret masuk ke dalam perangkap Syam, atau orang Suharto yang sepahnya dibuang setelah habis manis, atau yang lain? Kalau dia sepah yang dibuang seharusnya ia dilenyapkan setelah dikorek keterangan yang diperlukan kepentingan rezim, agar selanjutnya bungkam. Seseorang yang menamakan dirinya sebagai mantan intel tiga negara sekaligus RI-CIA-KGB mesinyalir Latief sebagai agen ganda, karena itu ia selamat terus (Detak 5 Oktober 1998:9). Masih dapatkah kita mengharapkan sesuatu yang lain di samping pledoinya di pengadilan, demi kepentingan sejarah bangsa? Sayang sampai meninggalnya tokoh ini pada 2005, tidak ada informasi baru yang disampaikannya.

Trio Sel Komunis?

Dalam berbagai diskusi informal tentang G30S sebagian orang mengutuk Latief sebagai pengkhianat karena telah melaporkan gerakan yang diikutinya sendiri kepada Jenderal Suharto. Hal ini perlu dipertanyakan apakah menemui Suharto sebagai bekas komandannya dan orang yang cukup dekat dengan dirinya itu inisiatifnya sendiri? Kalau bukan siapa yang memerintahkannya? Sebagian pihak menyatakan dia itu sebenarnya anggota trio sel bawahtanah PKI bersama Letkol Untung dan…. Jenderal Suharto di bawah binaan Syam [atau Aidit?] sebagai bagian dari BC PKI. Dalam hubungan ini tak aneh jika ada pihak yang menyebut Jenderal Suharto sebagai gembong PKI yang berkhianat. Ada cerita seorang tokoh yang tidak mau disebut namanya, pada permulaan Oktober 1965 menemui Aidit di Jawa Tengah ketika baru tiba dari Jakarta, DN Aidit menyatakan, “Wah celaka, kita ditipu oleh Suharto!”

Di sepanjang kesaksiannya, Kolonel Latief tidak sekalipun menjatuhkan nama PKI, sangat kontras dengan Syam, Ketua BC PKI. Sayang hal-hal di atas tidak dapat dirujuk silang dengan narasumber lain maupun sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan [atau belum?]. Apakah kita akan mimpi mendapatkan tambahan keterangan dari Jenderal Besar (Purn) Suharto yang sedang didapuk sebagai koruptor hiu paling akbar di dunia dan baru memenangkan Rp 1 triliun di Mahkamah Agung RI menghadapi majalah Time? (Dipetik dari Harsutejo, Sejarah Gelap G30S, revisi).

7.1. Kolonel Latief, Gembong atau Korban?

Jika Latief semasa hidupnya sudi menjelaskan secara rinci, terbuka dan jujur dalam menjawab pertanyaan yang pernah diajukan kepadanya, mungkin akan lebih mudah mendudukkan dirinya, meskipun tetap saja akan terbuka kemungkinan kontroversi. Apalagi keterangan sejujur dan serinci apa pun yang diberikan setelah sekian puluh tahun terjadinya suatu peristiwa sejarah, tetap terbuka kemungkinan kerancuan. Sayang pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, yang diajukan ketika dia masih dapat berkomunikasi dengan cukup, tidak pernah dijawabnya dengan jelas. Dapat saya tambahkan bahwa pada tahun-tahun akhir hidupnya dia sulit berkomunikasi karena serangan stroke yang telah menutup harapan adanya keterangan berharga yang lain dari pihaknya, kecuali jika ada peninggalan tertulis yang belum pernah dipublikasikan. Pertanyaan tersebut di antaranya meliputi:

(1) Dalam sejumlah pertemuan mereka yang menamakan diri Perwira Progresif (termasuk Latief) sebelum 1 Oktober 1965, dihadiri (bahkan dipimpin) sejumlah orang sipil yakni Syam, Pono dan Bono dari Biro Chusus (BC, ejaan lama) PKI. Apakah ini berarti konsep G30S dari PKI (baca: Syam/Aidit)? Bagaimana sebenarnya hubungan orang-orang militer ini dengan BC? Apa sekedar karena sama-sama alat revolusi sesuai dengan ajaran Bung Karno (BK) dan pendukung BK? Atau suatu komplotan? Hubungan ini diungkapkan dalam buku putih Orba sebagai komplotan PKI (atau sebenarnya komplotan Aidit?).

(2) Dalam salah satu pertemuan (ke 5 pada 17 September 1965) anak buah Latief, Mayor Inf Agus Sigit, Dan Yon 203, mendebat arahan Syam tentang rencana G30S yang dipandangnya semrawut, tidak profesional. Usulan dia tentang penutupan jalan masuk ke Jakarta dari arah Bogor, Tangerang dan Bekasi pada saat gerakan, ditolak sebagai kekiri-kirian. Ia menyampaikan pertanyaan tajam, apa sebab Presiden tidak memerintahkan segera menangkap Dewan Djenderal (DD, ejaan lama)? Apa tidak mampu? Apa sebab orang-orang dalam pertemuan itu yang harus menangkapnya? Selanjutnya (karena tidak setuju) ia tidak lagi mengikuti pertemuan berikutnya, bahkan kemudian pasukannya tidak muncul.

(3) Sebelum 1 Oktober Latief setidaknya menemui Jenderal Suharto dua kali. Siapa yang menugaskan dirinya? Apa benar dia datang di RS Gatot Subroto bersama Syam yang berada di tempat agak jauh seperti kesaksian Syam?

(4) Latief sebagai Dan Brigif I Kodam Jaya membawahi tiga batalion tetapi yang ikut bergerak bersamanya cuma dua peleton Detasemen Kompi Markas. Lalu peran apa sebenarnya yang dilakukannya pada 1 Oktober 1965, namanya tidak tercantum dalam daftar Komando Gerakan, tetapi “hanya” sebagai anggota Dewan Revolusi, sedang dari segi pangkat dia nomor dua setelah Brigjen Suparjo. Apa sebab gerakan dipimpin Letkol Untung, kenapa bukan Brigjen Suparjo yang paling tinggi pangkatnya?

(5) Berbagai macam persiapan (misalnya gerakan dipimpin Letkol Untung yang baru lima bulan berada di pasukan Cakrabirawa/Jakarta, pasukan yang mengambil bagian dalam gerakan tidak jelas atau terlalu sedikit tidak seperti yang dilaporkan, logistik tidak memadai), dokumen-dokumen G30S tidak menyebut kedudukan BK. Dekrit No.1 menyebutkan, “Dengan jatuhnya segenap kekuasaan Negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner”; dalam Keputusan No.2 disebut, “Berhubung segenap kekuasaan dalam Negara RI pada 30 September 1965 diambilalih oleh Gerakan 30 September…” lalu ada penurunan pangkat. Selanjutnya pasukan G30S membunuh tiga orang jenderal di tempat, membunuh sisanya di Pondokgede/Lubang Buaya. Semuanya ini mengarah pada suatu desain agar gerakan itu gagal.

(6) G30S tidak mempunyai rencana alternatif, tetapi hanya ada satu rencana, itu merupakan permulaan kegagalan dari kacamata militer maupun politik seperti ditulis Jenderal Nasution. Atau ini sebenarnya bagian dari skenario karena G30S memang dirancang untuk gagal?
Mantan Kolonel Inf Latief tidak pernah menjawabnya sampai maut menjemputnya pada 6 April 2005 di rumahnya di Tangerang. Kontroversi sejarah G30S masih akan panjang. (Dari berbagai sumber dan narasumber).

8. Tokoh G30S, Brigjen Suparjo Dirancang Untuk Gagal

Ia berasal dari Divisi Siliwangi, pasukan Suparjo lah yang telah berhasil menangkap gembong DI Kartosuwiryo dan mengakhiri pemberontakan DI di Jawa Barat. Kemudian ia ditugaskan ke Kostrad, lalu menjabat sebagai Panglima Kopur II Kostrad di bawah Jenderal Suharto. Tokoh ini juga cukup dekat dengan Suharto. Hampir dapat dipastikan bahwa tokoh ini pun, seperti kedua tokoh sebelumnya yakni Letkol Untung dan Kolonel Latief, seseorang yang memiliki kesetiaan tinggi kepada Presiden Sukarno.

Suparjo merupakan anggota kelompok yang biasa disebut kelompok Kolonel Suwarto (Seskoad Bandung), yang di dalamnya terdapat Alamsyah, Amir Makhmud, Basuki Rakhmad, Andi Yusuf, Yan Walandow. Yang terakhir ini seorang kolonel yang ikut pemberontakan Permesta, kemudian menjadi pengusaha. Ia mempunyai hubungan lama dengan CIA dan menjadi petugas Suharto dalam mencari dana dari luar negeri. Ia pun anggota trio Suharto-Syam-Latief cs [Untung, Suparjo]. Begitu tulis AM Hanafi. Ketika Mayjen Suharto melakukan perjalanan ke Kalimantan sebagai Wakil Panglima Kolaga, ia menyempatkan diri menemui anak buahnya, Brigjen Suparjo. Sebagai komandan pasukan tempur dalam hubungannya dengan konfrontasi terhadap Malaysia, Suparjo sangat risau terhadap korupsi para pembesar militer AD dalam pengiriman suplai ke garis depan.

Kenyataan itu sangat mengurangi kekuatan dan semangat pasukannya bahkan membuat frustasi. Malahan dia tidak memiliki pasukannya sendiri yang dapat digerakkan dengan efektif.

Peran apa pula yang dimainkan olehnya selain yang telah diumumkan oleh Mahmillub? Adakah ketiga tokoh militer ini secara sendiri-sendiri atau pun bersama (serta sejumlah yang lain) telah masuk ke dalam perangkap yang dipasang Syam atas skenario Suwarto-Suharto-CIA? Ia disebutkan sebagai memiliki hubungan erat dengan tokoh yang selalu ‘berada di mana-mana’, Syam Kamaruzaman. Sejauh mana apa yang disebut sebagai ‘hubungan erat’ itu tidak ada penjelasan lebih jauh. Perlu ditambahkan Brigjen Suparjo pernah mendapatkan pendidikan militer di Amerika yakni di Fort Bragg dan Okinawa. Tentulah pemilihannya selain berdasar kriteria di dalam negeri yakni pihak AD, juga telah melalui seleksi ketat baku yang dikendalikan oleh CIA. Sampai di mana tangan dinas rahasia CIA bermain dalam hubungan ini?

Di depan Mahmilub jenderal ini telah menantang agar bukan cuma G30S yang diadili, tetapi juga Dewan Jenderal (DJ). Untuk itu ia siap membuktikan keberadaan DJ, kegiatan mereka masa prolog yang menjurus pada peristiwa G30S dan masa yang sama serta bahan-bahan setelah kejadian. Tentu saja permintaan semacam itu hanya menjadi suara di padang pasir tanpa gaung dalam situasi pengadilan penuh rekayasa serta tekanan politik dan penindasan fisik masif rezim Orba. Sedang permintaan sederhana yang amat wajar dari Sudisman di Mahmilub untuk menghadirkan Suparjo sebagai saksi tidak dipenuhi.
Ia pribadi yang disukai bawahannya, seorang militer yang setia kepada BK. Ketika ditahan di RTM Budi Utomo, Jakarta, dalam keadaan diisolasi ia mendapat simpati banyak orang, dari petugas maupun tahanan lain. Ia tidak mau diistimewakan meskipun ia seorang jenderal. Ia membagikan kiriman yang diterimanya kepada tahanan lain. Sikap dan tingkah lakunya pada hari-hari terakhirnya di RTM sangat mengesankan, jantan, bermutu jenderal, sopan dan ramah terhadap siapa pun. Demikian yang dicatat oleh Oei Tjoe Tat. Salah seorang putra Jenderal Suparjo mengisahkan detik-detik terakhir sebelum dia dieksekusi pada 16 Mei 1970. Ketika bertemu keluarganya, dia meminta mereka menggenggam dan menghancurkan sebuah apel, lalu dia memberikan ke masing-masing anaknya apel yang telah digigitnya untuk dihancurkan. “Kalau kalian terdiri dari kepingan-kepingan kecil, akan gampang dihancurkan. Tapi jika kamu bersatu, mungkin akan hancur, tapi diperlukan kekuatan besar…….”. Pada saat terakhir, “Saya lihat ayah berjalan menuju tempat eksekusi. Dia mengenakan baju olahraga putih yang menurut dia bisa sekaligus untuk kafan. Ayah tenang berjalan menuju lapangan sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya” Demikianyang ditulis Tempo 9 Oktober 2005.

Menurut ulasan David Johnson dari perjalanan karier ketiga tokoh G30S, maka hubungan mereka bukan karena mereka tergolong “perwira progresif”, tetapi karena keterpautan ketiganya dengan Jenderal Suharto. Selanjutnya penetrasi intelijen AD dan CIA terhadap AU dan Yon Cakrabirawa sangat masuk akal seperti halnya penetrasi terhadap PKI. Menurut penulis yang sama, ketiga tokoh ini merupakan aktor komplotan yang cerdik dari rancangan CIA-Suharto. Jika demikian halnya, CIA juga akan melancarkan operasi perlindungan dan pemberian identitas baru bagi mereka untuk kemudian dimukimkan di luar Indonesia, suatu prosedur standar CIA. Akan tetapi risiko besar akan kebocoran menjadi lebih cocok jika mereka dilenyapkan setelah dimanfaatkan David Johnson yang menulis makalahnya pada 1976 untuk keperluan penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Church pada Kongres AS seputar peran AS dalam pembunuhan massal di Indonesia 1965/1966, luput mengamati peran cukup penting sang agen yang sangat berpengalaman yang bernama Syam Kamaruzaman.

Sebagai diulas oleh Letkol (Pnb) Heru Atmodjo, jika G30S itu suatu gerakan militer yang serius, [bukan sekedar dirancang untuk gagal, hs], seharusnya dipimpin seorang jenderal seperti Brigjen Suparjo yang secara intelektual maupun pengalaman lapangan memadai. Salah satu kupasan mutakhir sejarah G30S ialah buku John Roosa (2007) yang menganalisis apa yang disebut sebagai “dokumen Suparjo” yang juga dijuluki sebagai “jenderal merah.” [sayang penulis belum berhasil mendapatkan buku ini]. Dalam buku Jenderal Nasution (1988), dokumen ini telah diulasnya secara singkat, antara lain sbb:

(1) Tidak ada diskusi maupun rancangan Syam dkk menghadapi kegagalan gerakan, semuanya beres, pasti menang;

(2) Setelah gagal, mereka bingung, tidak ada perintah jelas, pimpinan operasi tidak menarik kesimpulan apa pun;

(3) Pasukan tidak mendapat makanan, bahkan ada yang minta ke Kostrad. Pasukan meninggalkan RRI tanpa ada instruksi;

(4) Rapat memutuskan menghentikan perlawanan, masing-masing bubar, pulang, sambil menunggu situasi.
Dari butir pertama, Jenderal Suparjo memposisikan dirinya berada di luar Syam dkk. Hal ini sesuai dengan kenyataan ia tidak ikut serta dalam serangkaian pertemuan persiapan yang dilakukan Syam dkk. Dari butir ini dan selanjutnya menjurus dan memperkuat kesimpulan, G30S dirancang untuk gagal. (Petikan dari Harsutejo, “Sejarah Gelap G30S,” – revisi).

9. Gembong G30S, Syam Kamaruzaman

Telah lama beredar desas-desus, Syam Kamaruzaman, gembong G30S yang misterius itu masih hidup. Setelah jatuhnya Suharto pada 21 Mei 1998, desas-desus itu menjadi lebih gencar dalam alam keterbukaan. Bahkan ada yang mengaku pernah bertemu dengan Syam di Meksiko. Eksekusi 1986 bersama Supono Marsudijoyo alias Pono boleh jadi benar, tetapi Syam “yang lain,” begitu argumennya. Amat menarik, pihak AD telah mengidentifikasi paling tidak 3 (tiga) “Syam” seperti tersebut di bawah. Selama itu penampilan Syam berubah-ubah, ia misterius antara lain karena riwayat hidupnya yang tidak jelas. Konon ia membujang sampai umur 40 tahunan, juga tidak diketahui bagaimana keluarganya. Nama aslinya ialah Syamsul Qomar bin Mubaidah, dalam dokumen 1960-an disebut Kamarusaman bin Ahmad Mubaidah. Nama samarannya Sjamsuddin, Djiman, Karman, Ali Muchtar, Ali Sastra. Nama terakhir ini tertera di dalam KTP pada saat ditangkap di Cimahi 8 Maret 1967.

Menurut Letkol Ali Said SH, Syam bukan tokoh PKI sepele, ia dapat disejajarkan dengan DN Aidit. Ia sebagai jendral intel PKI yang menjadi anggota PKI sejak 1949. Teman-teman dekat Syam ketika muda tidak percaya ia memiliki kaliber semacam itu. Sejak pindah ke Yogya riwayat yang sebenarnya menjadi buram. Ada yang mengatakan ia adik kelas Munir (kelak ketua SOBSI) di Sekolah Dagang. Ada yang mengatakan ia di Taman Siswa karena menjadi anggota diskusi ‘Kelompok Pathuk’ 43 yang mayoritasnya dari Taman Siswa. Menurut Prof Dr Ir Haryosudirjo, mantan menteri masa Bung Karno, Syam bersekolah di SMT(eknik).
Syam bertindak sebagai intel di Resimen 22 Brigade 10, Divisi Diponegoro dengan pangkat Letnan Satu, eks Laskar Gabungan Yogya.

Begitu komentar spontan anggota tim Mahmillub, Subono Mantovani SH ketika melihat foto Syam; di masa Yogya itu Subono Mantovani juga berpangkat letnan satu, sebelumnya berada dalam satu kelompok Pathuk bersama Letkol Suharto. Komandan resimennya ketika itu Mayor Haryosudirjo tersebut di atas. Berdasar pengakuan Syam yang diceritakan kepada Latief, ia berada dalam pasukan Suharto ketika SU 1 Maret 1949.

Syam seorang pemuda yang mendapatkan arahan Johan Syahruzah, tokoh PSI di kelompok Pathuk. Para pemuda Pathuk ini yang memprakarsai permintaan agar Sri Sultan mengajak anggota BKR Suharto untuk berdiplomasi dengan Jepang guna menyerahkan senjatanya. Di antara para pemuda itu terdapat Sumantoro dan Syamsul Qamar Mubaidah. Bersama Suharto mereka mendatangi markas Jepang pada masa kemerdekaan itu. Jadi Suharto telah mengenal Syam sejak permulaan kemerdekaan Demikian tulis AM Hanafi.

Sekitar 1947 Syam mulai berkenalan dengan DN Aidit yang mengajaknya untuk aktif di Pemuda Tani, afiliasi BTI. Sebagai intel pada Batalyon 10 Yogya, Lettu Syam di bawah Letkol Suharto. Sejak itu Syam berhubungan dekat dengan Aidit maupun Suharto. Hubungan persahabatannya dengan Suharto berjalan selama 20 tahun. Suharto tentu saja tak pernah menyinggung sedikit pun kalau ia telah mengenal orang misterius yang bernama Syam ini sudah sejak lama, seolah ia orang yang tak pernah tahu menahu dengan tokoh ini. Pada tahun 1949 Syam pindah ke Jakarta membantu Munir di BTI. Sekitar 1950 Syam mendirikan SBP(elayaran) dan SBB(ecak) yang bermarkas di Jl Guntur, Jakarta. Sebagai ketua SBP pada 1950 ia membantu pembebasan Aidit yang baru datang dari Vietnam [menurut mitos] yang ditahan di Tanjungpriok karena tidak punya tiket.

Pada tahun 1950-57 ia di SOBSI Jakarta, lalu sebagai sekretaris. Pada 1957 ia diangkat sebagai pembantu pribadi Aidit, Ketua PKI. Dalam setahun ia masuk kepengurusan sebagai anggota Departemen Organisasi. Ia disebut sebagai pernah menjadi informan Komisaris Polisi Mudigdo di Pati yang kelak menjadi mertua Aidit. Barangkali dari sini pulalah Aidit kemudian menjalin hubungan dekat dengan Syam, serta memberikan kepercayaan besar kepadanya. Peter Dale Scott menyebut Syam sebagai seorang kader PSI, pada tahun 1950-an ini juga ia sering datang dan menginap di rumah Suharto di Yogya. Menurut Subandrio, yang juga Ketua Badan Pusat Intelijen (BPI), pada 1958 Syam perwira intelijen AD serta mitra lokal CIA. Dengan demikian Syam mempunyai hubungan tertentu dengan CIA, baik secara langsung atau pun tidak. Ketika Kolonel Suharto memasuki Seskoad di Bandung, Syam ikut serta dalam kursus militer itu, demikian menurut penyelidikan Poulgrain. Hubungan mereka begitu rumit. Kolonel Suwarto dididik di Amerika, ia sahabat Guy Pauker, orang penting CIA dalam hubungan dengan Indonesia, pernah mengajar di Barkeley, konsultan RAND Corporation yang menitikberatkan kontak-kontaknya dengan kalangan militer AD Indonesia. Suwarto pernah diundang Pauker meninjau perusahaan tersebut pada 1962. Pauker mendapat tugas melakukan sapu bersih terhadap PKI. Antara lain lewat Suwarto lah CIA melakukan operasinya misalnya dengan apa yang disebut civic mission AD, yang sebenarnya merupakan civic action CIA dalam melakukan kontak-kontak dengan kelompok anti komunis di kalangan AD. Rupanya lewat jalur inilah Suharto pertama kali berhubungan dengan CIA.

Berdasar pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada di AS, Belanda dan Indonesia, dalam majalah resmi PSI nama Syam tercantum sebagai Ketua PSI Ranting Rangkasbitung, Banten. Dalam arsip Belanda Syam tercatat sebagai intel Recomba Jawa Barat. Recomba merupakan pemerintah federal boneka Belanda, bisa saja Syam menyelundup menjadi spion untuk mengorek rahasia Belanda, akan tetapi hal ini aneh. Dalam berbagai koran 1950-an ia disebut sebagai informan dari Komando Militer Kota (KMK) Jakarta. Sejumlah narasumber perwira yang menjadi tapol di Salemba menyebutkan Syam pada tahun 1951 tercatat sebagai kader PSI yang mendapatkan pelatihan partai itu di antara 29 kader yang lain.

Sumber http://aries55history.blogspot.co.id/2010/02/catatan-rahasia-sebelum-munculnya-g-30.html?m=1

***

Soeara Kita adalah media komunikasi antar korban pelanggaran HAM berat 1965/1966,  dan merupakan sarana bagi pengungkapan sejarah Tragedi 1965. Media ini juga hadir untuk menyuarakan korban di tengah ruang publik yang didominasi oleh informasi yang diproduksi oleh media mainstream yang pro dengan kekuasaan Status-Quo dan kepentingan kaum pemodal kuat yang anti Rakyat. Redaktur mengundang Kawan-Kawan untuk mengirimkan tulisan, artikel, karya seni, dan ilustrasi ke Soeara Kita. Selain itu, kami sangat berharap sumbangan dana dari pembaca yang dapat ditransfer ke Rek. No. 155 0000 494537 a/n YPKP 65 Bank Mandiri Cabang Cikokol, Tangerang; untuk kelangsungan dan peningkatan kualitas Soeara Kita. Terima kasih.

PRESS-RELEASE

Pernyataan Pers :

No.300817/YPKP65/2017

PERS: Konferensi Pers YPKP 65 digelar di Ruang Pleno Komnas Perempuan, Jakarta [Foto: Ipoet]

Meningkatnya tindakan persekusi massa akhir-akhir ini sudah tak bisa ditoleransi lagi, terutama yang terjadi di kalangan korban pelanggaran HAM yang berat seperti tragedi 65. Persekusi juga menyasar bukan lagi kepada para korban kejahatan HAM masa lalu misalnya saat para korban melaksanakan kegiatan lalu dibubarkan kelompok intoleran; melainkan juga terhadap petugas lembaga negara yang tengah melaksanakan tugasnya.

Intensitas tindakan persekusi massa ini seakan mendapatkan dukungan politik dan legitimasi paska penetapan Perppu No.2/2017. Selain itu juga karena terhadap tindakan persekusi massa yang cenderung mengarah tindakan main hakim sendiri dan berdalih pada argumen (baca: tafsir) sepihak yang tak bisa dipertanggungjawabkan, juga karena nihilnya tindakan hukum yang tegas terhadap aksi persekusi dari massa intoleran. Bahkan, karena ada pembiaran pada kasus tertentu ini berimplikasi seakan mendapat dukungan aparat negara dan/atau pemerintah.

Contoh paling konkret (selain kasus-kasus lain) adalah apa yang dialami YPKP 65 di beberapa daerah, seperti di Cirebon Jawa Barat (26-27/7) dan Kroya Cilacap Jawa Tengah (21/8) lalu.

Di kedua daerah ini terjadi serangan massa dalam jumlah signifikan (dibanding jumlah korban yang ngumpul) yang kemudian secara semena-mena membubarkan pertemuan antara korban 65 dengan petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK-RI). Naifnya, bahwa pertemuan ini selalu dikaitkan dengan kebangkitan PKI yang gambarannya saja sudah jauh dari kepala para korban penyintas 65 yang semuanya telah renta.

Demikian pula yang terjadi saat digelar pemutaran film dokumenter “Istirahatlah Kata-Kata” di Pemalang (6/8). Lepas dari alasan apa pun yang melatarbelakangi serbuan gerombolan massa ini, tindakan persekusi demikian sudah tak bisa ditolerir lagi untuk masa selanjutnya; kecuali jika kita semua menghendaki kehancuran demokrasi dan matinya supremasi hukum di Indonesia.

Persekusi Menyasar Petugas Negara

Persekusi juga menyasar kepada petugas lembaga negara yang tengah melaksanakan tugasnya. Yang terjadi di Kroya Cilacap (21/8) baru-baru ini adalah bahwa tindakan persekusi juga telah menyasar petugas LPSK (baca: aparat negara) yang tengah menjalankan tugas sesuai amanat UU No.13/2006 dan UU No.31/2014. Pertemuan korban 65 Cilacap dengan Tim LPSK dalam rangka assesment penerima manfaat layanan medis psikososial LPSK; digeruduk, dilarang dan berakhir dibubarkan massa.

Insinden serupa terjadi di Cirebon (26-27/7) dimana pada persekusi ini bukan hanya korban/penyintas 65 yang dipersalahkan; petugas LPSK juga dipandang sebelah mata dan mendapat perlakuan tanpa ada kehormatan sedikit pun pada tugas kemanusiaan yang tengah diembannya.

Dalih yang memicu tindakan persekusi massa ini, menurut anggapan para penyerang (YPKP 65 menyimpan rekaman suara) itu, tak lain adalah bahwa pertemuan-pertemuan korban/penyintas 65 di daerah-daerah adalah bagian dari suatu kebangkitan PKI. Secara lebih spesifik bahkan menuduh perkumpulan penyintas dan organ YPKP 65 sebagai lembaga yang anti-Panca Sila.

Sungguh ini merupakan dalih konyol yang bukan saja tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, melainkan semata-mata suatu fitnah keji yang tak bisa dibiarkan lagi.   

Persekusi Terorganisir

YPKP 65 mencermati dan mensinyalir adanya semacam pola yang sengaja dibuat (baca: diskenariokan) guna mendorong massa agar tergerak melakukan tindakan persekusi, yang pada gilirannya pola itu dapat diaplikasikan dimana saja dan kapan pun saatnya. Faktanya, sejak jauh hari persekusi seperti ini juga terjadi di Cianjur, Pekalongan, Pati, Yogyakarta, Malang, Bukitinggi dan daerah lainnya. Termasuk di wilayah ibukota sendiri (1/8) di Klender.

Sinyalement adanya pola persekusi seperti ini sungguh bakal mengancam iklim demokrasi, supremasi sipil, penegakan hukum, penghormatan HAM serta membawa implikasi lebih jauh berupa penjegalan terhadap upaya penuntasan semua kasus-kasus kejahatan HAM berat masa lalu yang pada kenyataannya mengalami kemandekan dan jalan buntu hari ini.

Dan oleh karenanya, YPKP 65 menyatakan hal-hal berikut:

1.   Mendesak Pemerintah c.q Kepolisian RI agar menjaga dan melindungi para korban/penyintas 65 serta berani mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk persekusi oleh massa intoleran;

2.   Mengambil tindakan tegas dan melakukan upaya-upaya nyata guna “menertibkan” aparat negara, termasuk petugas intel khususnya militer yang mengintimidasi para korban/penyintas 65 di berbagai daerah sehingga tak mengulang-ulang kekerasan yang serupa.

Demikian pernyataan ini dibuat, menyikapi maraknya tindak persekusi massa terhadap korban 65 dan rakyat pada umumnya.

Jakarta, 30 Agustus 2017

OPINI

Sukarno yang Dibuang Secara Ideologi

Dhianita Kusuma Pertiwi 

illustrasi: Soekarno [berdikarionline]

Sepanjang perjalanan saya sebagai seorang siswa, tidak pernah ingat ada seorang pengajar, atau sebuah buku teks sekolah resmi yang mau membahas tentang pemikir-pemikir komunis dan sosialis Indonesia. Padahal saya adalah anak kelahiran 90-an yang tidak sempat merasakan kurikulum bentukan pemerintah Orde Baru yang anti komunis, namun di saat yang sama saya tidak pernah merasakan ada perhatian atau keterbukaan pada isme tersebut. Menurut saya ini adalah praktik ‘pembuangan secara ideologi’ yang pengaruhnya jauh lebih besar daripada pemenjaraan tubuh seorang figur.

Saya ingat tentang sejarah Sukarno yang menjadi tahanan semasa pemerintahan kolonial karena pemikiran kebangsaan yang revolusioner. Saya ingat Sukarno digambarkan di sekolah-sekolah sebagai sosok pahlawan, proklamator, yang perlu dihormati karena ia adalah bapak nasionalisme Indonesia. Namun tidak pernah sekali pun menyebut Sukarno sebagai pencetus Marhaenisme. Pengetahuan akan hal tersebut saya dapatkan sendiri dari membaca literatur selain buku teks pelajaran, yang walaupun diterbitkan di zaman reformasi ternyata masih ‘ke-Orba-Orba-an’.

Padahal Marhaenisme dalam hemat saya merupakan suatu pemikiran yang original, revolusioner, dan sangat Indonesia. Bukan rahasia kalau Sukarno merupakan pendukung sosialisme dan komunisme, terbukti dengan konsep politik Nasakom-nya. Namun jika kita membaca literatur sosialisme dan komunisme negara-negara Barat seperti Rusia, Jerman, atau Kuba sekalipun, kita takkan menemukan Marhaenisme di sana. Karena Marhaenisme adalah tentang Sukarno, tentang Indonesia, tentang kita.

Menurut sejarahnya, suatu hari di daerah Priangan, Sukarno bertemu dengan seorang petani gurem bernama Marhaen. Nama tersebut kemudian digunakannya untuk mewakili suatu pemikiran mendalam mengenai kehidupan dan nasib petani Indonesia, di bawah payung sosialisme dan komunisme. Sukarno menjelaskan pemikirannya tersebut dalam beberapa pidato dan buku yang dituliskannya: ‘Seorang Marhaen adalah orang yang mempunyai alat yang sedikit. Bangsa kita yang puluhan juta jiwa yang sudah dimelaratkan, bekerja bukan untuk orang lain dan tidak ada orang yang bekerja untuk dia. Marhaenisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktik’ (Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, 2007).

Marhaenisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktik. Kiranya kalimat tersebut sudah cukup jelas untuk menjelaskan konsep pemikiran yang diasingkan oleh pemerintah setelah Orde Lama ini. Tentu ada alasan kuat mengapa Sukarno harus menuliskan ‘Indonesia’ setelah kata sosialisme, karena jika ia hanya menulis ‘sosialisme’ maka itu akan merujuk pada isme yang diamini secara umum oleh negara-negara internasional. Sedangkan Sukarno paham betul bahwa keadaan masyarakat Indonesia tidak seperti masyarakat negara-negara lain, terutama di belahan dunia barat.

Marxisme yang -secara sederhana- bisa dianggap sebagai asal muasal komunisme, memiliki keberpihakan pada kaum proletar, terutama buruh. Hal tersebut didasari oleh keadaan masyarakat Eropa semasa hidup Marx yang kebanyakan merupakan buruh pabrik sebagai konsekuensi dari runtuhnya sistem feodalisme kerajaan dan bergeser menjadi tabrakan antara pemilik modal dengan pekerja setelah adanya revolusi industri di beberapa wilayah di Eropa. 
Dalam hal ini, Sukarno mengamini pentingnya membela proletar, kaum substructure jika merunut istilah Marx; namun di saat yang sama tidak semerta-merta menerapkan konsep tersebut seperti adanya. Menyadari bahwa Indonesia merupakan negara agraria dan kebanyakan masyarakatnya merupakan petani, ia menciptakan pemikiran yang original, yakni Marhaenisme. 

Sukarno bahkan memperluas pemaknaan dari kaum tertindas tersebut, ‘Marhaen bukanlah kaum proletar (kaum buruh) saja, tetapi ialah kaum proletar dan kaum tani melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain, misalnya kaum pedagang kecil, kaum ngarit, kaum tukang kaleng, kaum gerobag, kaum nelayan, dan kaum lain-lain’ (Fikiran Ra’jat, 1933).

Maka dengan perluasan makna tersebut, kita bisa melihat betapa Indonesia-nya Marhaenisme, karena di Eropa tidak ada kaum ngarit atau orang yang mencari rumput dengan sabit untuk makan ternak, atau juga kaum tukang kaleng, sesuatu yang bahkan ada di sekitar kita. Namun apa yang terjadi dengan ideologi Marhaenisme? Kemana perginya dari sejarah perjalanan dan perkembangan Indonesia sebagai sebuah bangsa agraria?

Kita tahu bahwa pelarangan atas buku, teks, gambar, figur, dll., yang berkaitan dengan Marxisme, Komunisme, Leninisme, dilarang melalui sebuah pasal yang diterbitkan semasa pemerintahan Orde Baru -dan yang diturunkan pada pemerintahan Reformasi-, namun tidak ada pelarangan terhadap Marhaenisme. 
Marhaenisme dikubur, bukan dilarang. Ia sengaja dikubur dengan kebohongan harga sembako murah dan swasembada beras, hanya agar kaum Marhaen tidak bersuara dan tidak bangkit. Di hari ulang tahun Sukarno yang ke 116 ini, ternyata ia tidak melihat ada perbedaan pada kaum Marhaen, karena mereka masih menjadi jiwa yang dimelaratkan dan tidak ada yang mau bekerja untuk mereka, walaupun banyak orang yang mengharapkan hasilnya. 

https://dhiandharti.com/sukarno-yang-dibuang-secara-ideologi/

KISAH TAPOL

Suparna Sastra Diredja adalah sosok pejuang dan tokoh nasional yang tersingkir selamanya dari bumi Indonesia sejak terjadinya Gerakan 30 September 1965.

tirto.id - Sejumlah anggota DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong) sedang berkunjung ke Cina pada pertengahan September 1965 itu. Sebelumnya, mereka telah menyambangi Korea Utara. Ada nama Suparna Sastra Diredja dalam rombongan wakil rakyat Indonesia tersebut.
Saat para anggota dewan yang lain kembali ke tanah air, Suparna tidak turut serta. Ia rupanya jatuh sakit sehingga harus dirawat dan beristirahat sejenak di Cina sebelum benar-benar siap diterbangkan ke Indonesia.

Malang baginya. Ternyata, Suparna tidak akan pernah pulang ke negeri kelahirannya. Bukan karena

enggan, tapi situasi politik yang terjadi saat itu memaksanya untuk tetap bertahan di mancanegara demi keamanan. Bahkan, nantinya Suparna mencari perlindungan sampai ke Eropa.

Di Jakarta pada penghujung bulan itu, terjadilah peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965 (G30S). Suparna Sastra Diredja adalah anggota parlemen RI dari Fraksi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Membela Bangsa Sedari Muda

Suparna Sastra Diredja lahir di sebuah desa kecil bernama Tarogong, terletak di Garut, Jawa Barat, tanggal 2 Juni 1915 (Emile Schwidder, Guide to the Asian

Collections at the International Institute of Social History, 2001: 53). Ayahnya, Abdul Sastra Diredja, adalah guru sekolah dasar, sementara keseharian sang ibunda, Emi Resmi, sebagai ibu rumah tangga.

Terlepas dari apapun ideologi politik yang dipilihnya nanti, faktanya, Suparna merupakan sosok heroik yang gigih menjaga martabat bangsanya. Ia berjuang sejak era pergerakan nasional pada zaman kolonial Belanda, turut melawan kala Jepang berkuasa di Nusantara, ikut mengawal kemerdekaan Indonesia, juga masa-masa setelahnya.

Suparna menekuni jalan pergerakan sejak muda. Bayangkan, pada usia 22 tahun, ia sudah merasakan pengapnya meringkuk di balik jeruji tahanan kolonial. Pada 1937 itu, Suparna ditangkap lantaran penerbitan artikel di majalah Indonesia Moeda yang dianggap meresahkan dan berpotensi menghasut masyarakat.

Kendati tokoh-tokoh mumpuni macam Amir Sjarifoeddin dan Mohammad Yamin berusaha membelanya habis-habisan dalam pengadilan kolonial Hindia Belanda di Batavia (Jakarta), namun Suparna tetap harus menjalani hukuman: ditahan selama 10 bulan.

Majalah Indonesia Moeda yang dikelola Suparna itu adalah media milik organisasi pergerakan dengan nama yang sama, yakni Indonesia Moeda. Perhimpunan ini merupakan gabungan dari Jong Java, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, dan Jong Sumatera, dibentuk 31 Desember 1930 dengan anggota sebanyak 2.400 orang serta punya 25 cabang di berbagai daerah (Muhammad Umar Syadat Hasibuan, Revolusi Politik Kaum Muda, 2008:34).

Selain Suparna sebagai salah satu pimpinannya, banyak tokoh nasional lintas kalangan yang juga terlibat dalam kepengurusan Indonesia Moeda, sebut saja Amir Hamzah, Ani Idrus, Abdulrahman Saleh, Mohammad Yamin, Roeslan Abdulgani, Saridjah Niung (kelak dikenal sebagai Ibu Sud), Soedarisman Poerwokoesoemo, Armijn Pane, Soekarni, hingga Sutan Mohammad Rasjid.

Suparna aktif pula di Pergoeroean Rakjat, wadah pengajaran yang menyelenggarakan kursus mengenai berbagai cabang ilmu yang diperuntukkan bagi masyarakat luas. Perguruan ini didirikan oleh Sunario Sastrowardoyo dan Sugondo Djojopuspito di Batavia tidak lama setelah Sumpah Pemuda tahun 1928 (‎Djuariah Latuconsina, dkk., Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan, 1986:10).

Melawan Jepang, Mengawal Kemerdekaan

Saat Jepang merebut Indonesia dari Belanda sejak 1942, Suparna turut bergerak. Ia bersama para pemuda revolusioner seperti Wikana, Chaerul Saleh, dan Soekarni, yang nantinya berperan penting dalam persiapan kemerdekaan RI, bergabung dengan laskar perjuangan bawah tanah.

Laskar ini menjalankan pergerakannya dengan kedok Koperasi Rakyat Indonesia (Korindo) agar tidak menimbulkan kecurigaan meskipun pada akhirnya nanti ketahuan juga dan

dibubarkan paksa oleh pemerintah militer Jepang (Rudolf Mrazek, et.al., Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia, 1996:411).

Pada periode yang sama, Suparna terlibat aktif dalam Badan Penolong Prajurit Pekerja di Jawa Barat. Lembaga ini dibentuk untuk membantu keluarga romusha (Muhammad Abdul Aziz, Japan's Colonialism and Indonesia, 2012:240). Melalui Badan Penolong Prajurit Pekerja, Suparna mengelola dapur umum yang disediakan untuk rakyat yang dipekerjakan paksa oleh Jepang.

Suparna turut mengawal kemerdekaan RI yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Seiring kembalinya Belanda (NICA) ke Indonesia sebulan berselang, ia turut membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). Ini merupakan salah satu laskar perjuangan pemuda untuk menghadang tentara Belanda (Benedict Anderson, Java in a Time of Revolution, 2006:118).

Tahun 1947, Suparna menjadi salah satu pendiri Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) dan menjabat sebagai sekretaris jenderal hingga 1965 (James C. Docherty & Sjaak van der Velden, Historical Dictionary of Organized Labor, 2012:236). Ia juga duduk sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOBSI.

Selain itu, Suparna terpilih sebagai anggota Komite Nasional Indonesia, badan perwakilan rakyat sementara. Ia terlibat pula dalam berbagai perundingan penting antara delegasi Indonesia dengan Belanda, terutama tentang masalah perkebunan, hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan RI secara penuh sejak 27 Desember 1949. 

Tersingkir Selamanya Dari Tanah Air

Suparna bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang akan mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) pertama tahun 1955. Setelahnya, ia menjadi anggota Dewan Kostituante (lembaga negara yang bertugas konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950) dari fraksi parpol kiri tersebut.

Presiden Sukarno membentuk DPR-GR pada 1960, dan Suparna terpilih menjadi salah satu dari 283 orang anggota dewan. Ada 19 fraksi di DPR-GR yang didominasi oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), Masjumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan PKI.Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR-GR inilah Suparna turut dalam rombongan wakil rakyat yang berkunjung ke Korea Utara dan Cina pada September 1965 itu. Namun, setelah insiden G30S, sangat riskan baginya untuk pulang karena saat itu dilakukan pembersihan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI di tanah air.

Suparna tertahan di Cina selama 12 tahun. Pada 1978, ia pindah ke Eropa dan mendapat suaka politik dari pemerintah Belanda. Suparna aktif dalam berbagai kegiatan sosial di negeri kincir angin selain bergabung dengan Partai Komunis Belanda sejak 1982. Ia juga kerap menulis artikel yang seringkali mengupas tentang negara yang selalu dirindukannya, Indonesia.

Namun, untuk kembali ke tanah air, Suparna masih belum berani. Sejak terjadinya G30S tahun 1965, rezim Sukarno mulai menuai keruntuhannya dan kemudian digantikan oleh Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto yang sangat anti-komunis. 

Dari Amsterdam, Suparna hanya bisa menahan kangen terhadap negara yang dulu diperjuangkan nya dengan segenap jiwa. Sang pejuang heroik ini tidak pernah sempat pulang hingga ajal menjemputnya pada 7 Juli 1996. Suparna Sastra Diredja wafat dalam usia 81 tahun, dengan tetap menyandang predikat sebagai pelarian politik rezim Orde Baru yang akhirnya tumbang 2 tahun berselang.

https://tirto.id/suparna-sastra-diredja-dirajam-sejarah-kelam-cr9b

________________________________________________

                                 Soeara Kita

Diterbitkan oleh YPKP 65

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966

SK.Menkumham No.C-125. H.T.01.02 TH.2007 Tgl.19 Jan 2007

Tambahan Berita Negara RI No.45  Tgl.5 Juni 2007.

Visi dan Misi: Ikut mencerdaskan Bangsa, membangun

masyarakat Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945,

Mempertahankan NKRI, menegakkan Kebenaran, Keadilan,

Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Bedjo Untung

Wakil Pemimpin Redaksi : Edi Sugiyanto

Redaktur Pelaksana : Aris Panji Irianto

Anggota Dewan Redaksi: Lanny Roemandung, Dian B. Sukoco, Amir Suripno, Ait Esa, Maria Yusefa, Dwi, Galih, St. Sudarno

Kontributor: Umar Said (Perancis), Tatiana Lukman (Belanda),

Ibrahim Isa (Belanda),Tom Ilyas (Swedia),

Arif Harsana (Jerman), Y.T.Taher (Australia),Carmel

Budiardjo (Inggris), Dian Su (Tiongkok), Edi Sartimin (Medan),

Nadiani (Bukittinggi), S. Muaz (Pesisir Selatan), Samin (Riau),

Slamet (Lampung), Darsono (Jakarta), Imam PE (Jawa Barat),

Handoyo (Jawa Tengah), Devy DC (DIY), Adon S (Jawa Timur), Soenaryo (Jombang),

Kamerawati: Jessica, Marsha Augekin

Illustrator : Haryogyo, Gumelar, Arvie, Gebar Sasmita

Bendahara: Nalarani, Lia Mahalia, Sirkulasi: Iput Warox

Alamat Redaksi: Jl.MH.Thamrin Gg. Mulia 21 Tangerang15143,

Tilp. 021-53121770, HP: 081288774465 e-mail:ypkp_1965@yahoo.com

website http://www.ypkp1965.org

Rekening Bank: Bank Mandiri Cab. Cikokol, Tangerang

a/n YPKP 65 No.Rek.155.0000.49 45 37

Diserukan Kepada Kawan-Kawan Korban ‘65, Mantan Tahanan Politik Tragedi 1965-66, Keluarga Korban ’65 (Anak, Cucu)..

agar dapat menuliskan Kisah Nyata / Suka Duka selama dalam Tahanan maupun selama penindasan (diskriminasi) Rejim Orde Baru

 TULISAN AKAN DIJADIKAN DOKUMEN SEJARAH YANG PENTING UNTUK DIWARISKAN KEPADA GENERASI PENERUS SEBAGAI SUMBANGAN UNTUK PELURUSAN SEJARAH. Tulisan akan dimuat dalam penerbitan Soeara Kita

Silahkan kirim ke Redaksi Soeara Kita dalam bentuk soft-file, ketikan maupun tulisan tangan. Terimakasih..

REPORTASE KHUSUS

“Bagaimana para djenderal gugur”

oleh Benedict R. O’G. Anderson

Diterdjemahkan dari versi asli (bahasa Inggris), ke dalam edjaan Suwandi, edjaan jang paling disukai oleh Oom Ben, penulis analisa ini.

Kedjutan sering muntjul tatkala seseorang mem-bongkar² gudang jang penuh sesak dan berdebu. Ketika membolak-balik ribuan halaman hasil fotokopi laporan stenografi pengadilan Letnan Kolonel Penerbangan Heru Atmodjo di depan Mahkamah Militer Luar Biasa, saja menemukan beberapa dokumen jang merupakan lampiran berkas²pengadilan. Ini adalah laporan jang disusun oleh sekelompok ahli forensik medis, beranggotakan lima orang, jang telah memeriksa djenazah enam orang djenderal (Yani, Suprapto, Parman, Sutojo, Harjono dan Pandjaitan) dan seorang letnan muda (Tendean) jang dibunuh pada dinihari 1 oktober 1965. Laporan seadanja ini setjara tepat dan objektif menggambarkan bagaimana tudjuh orang ini tewas, tidak ada laporan lain jang bisa menandinginja. Berkaitan dengan kontroversi lama tentang masalah ini, dan pelbagai laporan kepada chalajak ramai jang ber-beda² seperti dilakukan oleh ber-matjam² koran dan madjalah, menurut saja akan bermanfaat untuk menerdjemahkan semuanja demi kepentingan ilmiah.

Pada setiap kepala laporan jang tertera visum et repertum (otopsi) menundjukkan bahwa kelompok ini dibentuk pada hari senin 4 oktober, sebagai pelaksanaan perintah tertulis Majdjen Soeharto, komandan KOSTRAD, kepada kepala Rumah Sakit Angkatan Darat. Tim itu terdiri dari dua dokter Angkatan Darat (termasuk jang terkenal Brigdjen Dr. Roebiono Kertopati) dan tiga orang sipil spesialis forensik medis pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tokoh jang paling senior di kalangan sipil ini, Dr. Sutomo Tjokronegoro, adalah ahli forensik medis terkemuka Indonesia. Kelompok ini bekerdja selama delapan djam, pada tanggal 4 oktober dari djam 16:30 sampai djam 00:30 pada tanggal 5 oktober, di kamar bedah RSPAD.

Djelas mereka harus bekerdja tjepat, karena kita tahu dari pelbagai berita koran bahwa djenazah² itu diangkat dari sumur di Lubang Buaja (tempat mereka dibuang oleh para pembunuh) pada 4 oktober siang hari, lebih dari 75 djam setelah mereka dibunuh. Pada saat itu, seperti bisa diperhitungkan dalam iklim tropis, djenazah² itu sudah dalam tahap pembusukan tinggi. Pada siang hari selasa 5 oktober djenazah² ini dimakamkan dengan upatjara kebesaran militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Berdasarkan kenjataan bahwa otopsi itu dilakukan atas perintah langsung majdjen Soeharto, tidaklah mungkin laporan para dokter ini tidak langsung disampaikan kepadanja begitu selesai ditulis.

Masing² laporan jang mentjapai tudjuh ini mengikuti pola jang sama: 1) pernjataan Majdjen Soeharto jang berisi instruksi kepada lima pakar; 2) identifikasi djenazah; 3) uraian tentang keadaan djenazah, termasuk pakaian atau hal² lain jang didjumpai pada djenazah; 4) perintjian luka²jang bisa diamati; 5) kesimpulan mengenai waktu dan penjebab kematian; serta 6) dengan bersumpah kelima pakar menjatakan bahwa pemeriksaan djenazah telah mereka lakukan setjara menjeluruh dan sesuai dengan ketentuan jang ada.

***

Sumber terbuka tentang tudjuh orang jang tewas ini, kita sekarang, seperti para pembatja Indonesia pada tahun 1965, hanja bisa bergantung pada laporan dua harian militer: Angkatan Bersendjata danBerita Yudha, serta pusat penerangan ABRI sebagai pemasok berita. Walaupun beberapa koran sipil terus mewartakannja, pers kiri sudah dibungkam sedjak 1 oktober malam, dan siaran radio serta televisi pemerintah sudah sepenuhnja berada di tangan militer bahkan sebelum 1 oktober. Oleh karena itu kita akan bisa beladjar banjak djika membandingkan pemberitaan koran militer dengan isi laporan ahli forensik jang ditugasi oleh militer, dari lampiran jang ada bisa disimpulkan bahwa laporan ini selesai ditulis pada hari selasa tanggal 5 oktober 1965.

Harian Angkatan Bersendjata, tjorong tentara

Berdasarkan kenjataan bahwa kedua koran adalah harian pagi, dan kemungkinan besar edisi tanggal 5 oktober “sudah ditidurkan” tatkala para dokter melakukan pemeriksaan, tidaklah mengedjutkan kalau pemberitaan mereka pada hari itu mungkin ter-gesa², tidak menggunakan informasi jang teliti. Harian Angkatan Bersendjata jang mengumumkan foto² kabur konon merupakan foto djenazah jang membusuk, memberitakan kematian itu sebagai “Perbuatan biadab berupa penganiajaan jang dilakukan diluar batas perikemanusiaan.” HarianBerita Yudha, jang selalu lebih hidup, mentjatat bahwa: “Bekas² luka disekudjur tubuh akibat siksaan sebelum ditembak masih membalut tubuh²pahlawan kita”. Majdjen Soeharto sendiri dikutip menjatakan bahwa, “Djelaslah bagi kita jang menjaksikan dengan mata kepala betapa kedjamnja aniaja jang telah dilakukan oleh petualang² biadab dari apa jang dinamakan ‘Gerakan 30 September’”. Berlandjut dengan pemberitaan tentang saat²terachir djenderal A. Yani, harian Berita Yudha mewartakan bahwa setelah ditembak di rumah sendiri, dia dibuang ke dalam truk hidup², dan mulai saat itu disiksa sampai “penjiksaan terachirnja di Lubang Buaja”. Bukti siksaan ini adalah luka di leher dan wadjah dan “anggota² tubuhnja jang tidak sempurna lagi”. Frasa jang rada kabur ini mendjadi lebih djelas pada berita keesokan harinja. Pada hari kemis tanggal 7 oktober Angkata Bersendjata mengamati bahwa djenderal Yani “matanja ditjongkel”, sebuah penemuan jang, dua hari kemudian, dibenarkan oleh harian Berita Yudha jang menambahkan bahwa wadjah djenazah jang ditemukan itu dibungkus dengan kain hitam.

Pada hari jang sama tanggal 7 oktober itu Angkatan Bersendjata lebih landjut memberitakan bagaimana djenderal² Harjono dan Pandjaitan tewas akibat hudjan tembakan di rumah² mereka sendiri, dengan djenazah jang ditumpuk di dalam truk jang kemudian menghilang di malam buta dan “deru mesinnja jang seperti harimau haus darah”. NamunBerita Yudha djuga mentjatat bekas² siksaan di tangan Harjono.

Pada edisi 9 oktober, Berita Yudha melaporkan bahwa walaupun wadjah dan kepala djenderal Suprapto telah dipukul oleh “pen-teror² biadab”, sosoknja masih bisa dikenali. Tubuh letnan Tendean mengalami luka irisan pisau pada dada kiri dan perutnja, lehernja telah dimutilasi dan kedua matanja ditjungkili. Pada edisi hari berikutnja Berita Yudhamengutip beberapa orang saksi mata penggalian kubur jang mengatakan bahwa beberapa korban telah ditjungkili mata mereka, sementara beberapa korban lain “Ada jang dipotong tanda kelaminnja dan banjak hal² jang sama sekali mengerikan dan diluar perikemanusiaan”. Pada edisi 11 oktober Angkatan Bersendjata lebih memerintji kematian Tendean dengan menjatakan bahwa dia telah mengalami beberapa kali penjiksaan di Lubang Buaja, tempat dia diserahkan kepada Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia onderbouw PKI). Dia didjadikan “permainan djahat” oleh wanita² ini.

Harian Berita Yudha, tjorong tentara jang lain

Pemberitaan koran² tentara ini segera diikuti oleh media massa lain. Pada tanggal 20 oktober, misalnja, Api Pantjasila, organ partai IPKI jang dekat dengan tentara mengumumkan bahwa alat pentjungkil jang digunakan untuk mentjongkeli mata para djenderal telah ditemukan oleh organisasi pemuda anti komunis jang menggrebek gedung milik PKI di desa Harupanggang, pinggiran Garut, tanpa mendjelaskan mengapa PKI merasa perlu menjimpan alat itu di sana. Pada tanggal 25 oktober, koran jang sama mengumumkan pengakuan seorang jang bernama Djamin, anggota Pemuda Rakjat, organisasi pemuda PKI, jang menjatakan telah menjaksikan bagaimana djenderal Suprapto disiksa “diluar batas kesusilaan” oleh para anggota Gerwani. Lalu menjusul pengakuan² serupa dan memuntjak pada kisah luar biasa jang dituturkan oleh Djamilah dan diumumkan pada edisi 6 november oleh semua pers, berdasarkan laporan Pusat Penerangan ABRI. Djamilah jang berusia 15 tahun itu adalah seorang pemimpin Gerwani Patjitan jang sedang hamil tiga bulan, mengungkap bahwa dia bersama teman²nja di Lubang Buaja telah memperoleh pisau silet dari kalangan militer peserta Gerakan 30 september. Mereka jang berdjumlah 100 orang itu mengikuti perintah orang² jang sama berlandjut dengan “me-nusuk² pisau pada kemaluan orang² itu” (Api Pantjasila, 6 november 1965). Dan djelas bukan hanja ini. Karena Antana jang dikontrol tentara pada edisi 30 november mewartakan bagaimana para anggota Gerwani tanpa pandang bulu telah menjerahkan diri kepada para personil Angkatan Udara jang terlibat Gerakan 30 september. Sedangkan harian Angkatan Bersendjata edisi 13 desember memberitakan bahwa para anggota Gerwani ini telah menari tarian harum bunga setjara telandjang bulat di bawah arahan D.N. Aidit pemimpin PKI sebelum mentjeburkan diri pada tindakan tjabul massal bersama anggota Pemuda Rakjat.

Di antara semua pengakuan jang memenuhi pemberitaan surat kabar sepandjang bulan² oktober, november dan desember, sementara tengah berlangsung pembunuhan massal terhadap mereka jang dituduh berafiliasi dengan PKI, terdapat dua hal jang sangat menarik. Pertama adalah desakan bahwa tudjuh pria jang dibunuh itu telah mengalami penjiksaan jang mengerikan, jaitu pentjungkilan mata dan pemotongan “tanda kelamin”, sedangkan hal kedua adalah penekanan bahwa kalangan sipil anggota organisasi komunis merupakan pelaku tindakan kedjam ini.

***

Apa makna laporan para ahli forensik jang disusun pada tanggal 5 oktober ini? Pertama, dan paling penting, adalah tidak ada seorang korbanpun jang ditjungkil matanja, dan bahwa semua alat kelamin mereka masih utuh: kita bahkan diberitahu bahwa empat orang telah mendjalani chitan dan tiga orang tidak dichitan.

Lebih dari itu, mungkin bermanfaat untuk membagi para korban ini dalam dua kelompok: mereka jang menurut bukti² non-forensik ditembak mati di rumah sendiri oleh para pentjulik, jaitu para djenderal Yani, Pandjaitan dan Harjono; serta mereka jang baru dibunuh setelah dibawa ke Lubang Buaja, masing² djenderal² Parman, Soeprapto dan Sutojo, demikian pula letnan Tendean.

Kelompok 1. Laporan terlengkap mengenai kematian mereka muntjul lama setelah peristiwa pembunuhan; kematian Yani baru dilaporkan oleh Berita Yudha Minggu pada edisi 5 desember; Pandjaitan oleh harian²Kompas edisi 25 oktober, Berita Yudha Minggutanggal 21 november dan Berita Yudha edisi 13 desember; sedangkan berita kematian Harjono dimuat oleh Berita Yudha edisi 28 november. Pada semua laporan itu tertera bahwa para djenderal ini ditembak setjara langsung dan mendadak oleh pasukan pengawal presiden Tjakrabirawa di bawah komando operasional letnan satu Doel Arief. Laporan forensik hanja membenarkan sebagian penggambaran ini. Para ahli mengamati bahwa luka² pada tubuh Yani hanja 10 tembakan baru dan tiga tembakan lama. Pandjaitan terkena tiga tembakan di kepala dan luka irisan pisau ketjil di tangan. Di pihak lain, tjedera jang dialami Harjono malah menimbulkan pertanjaan, karena tidak disebut adanja luka tembakan. Penjebab kematiannja ternjata luka tusukan pandjang dan dalam di bagian perut, jang bisa terdjadi karena tusukan bajonet, pisau lipat atau pisau tjukur. Luka serupa jang tidak mematikan terlihat pada punggung korban. Satu²nja tjedera lain disebutkan sebagai “di tangan kiri dan pergelangan tangan, luka karena trauma tumpul.” Tidak ada kemungkinan lain untuk menafsirkan semua ini ketjuali menjatakan bahwa tidak mungkin luka² itu muntjul akibat siksaan —tukang siksa djarang memilih tangan sebagai sasaran ulah mereka— dan bisa djuga merupakan akibat djenazah jang dibuang ke dalam sumur sedalam 12 meter di Lubang Buaja.

Kelompok II. Laporan terlengkap mengenai kematian korban² dalam kelompok ini diumumkan oleh koran² berikut: Parman oleh Berita Yudha edisi 17 oktober, selandjutnja pada tanggal 12 desember kedua harian jaitu Berita Yudha dan Angkatan Bersendjata setjara serempak kembali memuat laporan tentangnja.

Kelompok kedua: Soeprapto, Parman, Soetojo, Tendean

Berita kematian Soeprapto terbit di harianBerita Yudha Minggu edisi 5 desember sertaBerita Yudha Minggu edisi 21 november; sedangkan kematian Tendean diberitakan oleh Berita Yudha Minggu edisi 24 oktober. Empat orang inilah jang memperoleh pemberitaan mengenai penjiksaan seks kedji. Sedangkan laporan forensik mengungkapkan hal² berikut: 1) S. Parman terkena lima luka tembakan, termasuk dua jang mematikan pada kepala; dan, tambahan lagi, “luka iris dan tulang patah dibagian kepala, rahang dan kaki kiri bawah, masing² merupakan akibat trauma tumpul”. Tidak mungkin mengetahui apa penjebab memar (trauma) tumpul ini —popor senapan, atau kena tembok dan lantai sumur— tapi djelas bukan luka “siksaan”, tidak djuga muntjul akibat irisan pisau lipat atau pisau tjukur. 2) Soeprapto tewas akibat sebelas tembakan jang mengenai pelbagai bagian tubuhnja. Luka lain terdiri dari enam irisan dan patah tulang karena trauma tumpul di sekitar kepala dan wadjah; satu karena trauma tumpul di betis kanannja; kemudian luka dan patah tulang akibat “sebagai akibat trauma tumpul jang sangat keras disekitar pinggang dan paha kanan atas”; dan tiga irisan jang, berdasarkan ukuran dan dalamnja, kemungkinan disebabkan oleh bajonet. Lagi² “trauma tumpul” menandakan telah terdjadi benturan dengan objek keras jang besar dan tanpa bentuk djelas (popor bedil atau batu sumur), djadi bukan akibat pisau tjukur atau pisau biasa. 3) Sutojo terkena tiga tembakan peluru (termasuk jang mematikan di kepala), sementara “tangan kanan dan batok kepala hantjur karena trauma tumpul”. Lagi² di sini terbatja kombinasi aneh tangan kanan, tempurung kepala dan trauma tumpul jang menandakan popor senapan atau tembok sumur. 4) Tendean tewas karena luka tembakan. Selain itu, para pakar forensik menemukan luka goresan di dahi dan tangan kiri, demikian pula “tiga luka mengaga akibat trauma tumpul terhadap kepala”.

Tudjuh pahlawan revolusi

Di sekudjur laporan ini tidak pernah sekalipun disebut telah terdjadi penjiksaan, demikian pula tidak ada djedjak pisau tjukur atau pisau lipat. Tidak hanja hampir semua luka bukan akibat tembakan diuraikan setjara terperintji sebagai akibat trauma berat dan tumpul, tetapi sasaran pada tubuh —pergelangan kaki, tulang kering, pergelangan tangan, paha, pelipis dan seterusnja— jang pada umumnja tampak atjak. Hal jang sangat mentjolok adalah bahwa bagian tubuh jang biasanja merupakan sasaran para penjiksa seperti bidji pelir, dubur, mata, kuku djari, telinga dan lidah tidak pernah disinggung. Dengan begitu dapatlah dikatakan dengan kepastian jang masuk akal bahwa enam korban menemui adjal karena tembakan (hanja kematian Harjono di rumahnja sendiri jang merupakan tanda tanja), dan kalaupun tubuh mereka mendjadi sasaran kekerasan lain, maka itu akibat hempasan popor sendjata jang sebelumnja telah melepaskan tembakan jang mematikan terhadap mereka[1], atau kerusakan tubuh itu tampaknja merupakan akibat djatuh ke dalam sumur berdinding batu sedalam 12 meter jang kira² setara dengan gedung tingkat tiga.

***

Sekarang hanja tinggal mengatakan bahwa dalam pidatonja pada tanggal 12 desember 1965, kepada kantor berita Antara Presiden Sukarno memperingatkan keras para wartawan karena telah melakukan pem-besar²an. Presiden djuga mendesak bahwa para dokter jang telah memeriksa tubuh para korban sudah menegaskan tidak terdjadi mutilasi kedji pada mata dan alat kelamin seperti dilaporkan pers.[2]

[1] Menariknja pada edisi 16 november, harian Angkatan Bersendjata menampilkan pengakuan seorang jang bernama Suparno jang berkata bahwa lima dari enam korban hanja ditembak; dua jang lain —Suprapto dan Tendean— disiksa sedjauh hanja terkena hantaman popor senjata. Bandingkan laporan forensik tentang tubuh dua pria ini.

[2] Lihat Suara Islam, 13 Desember 1965 dan FBIS (nomer 239), 13 Desember 1965.

Alih bahasa Joss Wibisono

POJOK

Pertemuan YPKP 65 Cabang Cilacap (21/8) dengan LPSK-RI dalam rangka verifikasi data korban 65 penerima manfaat layanan medis-psikososial; dibubarkan massa yang awalnya berdalih menanyakan ijin. Pertemuan yang digelar di Kroya ini sempat berlangsung diikuti 12 peserta, sebelum kemudian digeruduk puluhan orang yang menerobos halaman dan ruang pertemuan, meskipun di lokasi ada polisi. Juru bicara massa Kholidin (FPI) mengaku kedatangannya mewakili ormas FPI, FUI, Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, Banser dan MWC-NU Cilacap.    

Setiap kali korban 65 mengadakan kegiatan -meski kegiatan sosial sekalipun- setiap itu pula selalu distigma sebagai pertemuan PKI, perkumpulan yang anti-Pancasila; dan sebagainya. Rupanya ada pihak tertentu yang gerah dan anehnya bertindak melampaui aparat negara. Stigmatisasi dan persekusi memang saling berkelit-kelindan memberangus kebenaran...  

Si Korbu

Si Korban Pembunuhan 65 konsisten membela konstitusi negara, mempertahankan kebhinekaan  dan persatuan demi masyarakat Indonesia menuju  keadilan sosial, kemanusiaan dan Demokrasi

GALERI  FOTO

ZIARAH: YPKP 65 Cabang Pemalang menggelar ziarah Kuburan Massal korban 65 di 4 titik. Ziarah ini diikuti oleh para korban 65 dan keluarganya, masyarakat umum serta aparat kepolisian Pemalang [Foto: Humas YPKP 65]

PENYINTAS 65: Ibu Endang Kustantinah seorang Penyintas 65 yang selama 35 tahun telah mengabdikan hidupnya sebagai pengajar di SMP Tangerang. Keharuan melingkupi acara “melepas” kepergian beliau karena memasuki masa pensiun [Foto: Marsha]

  

KAMISAN: Aksi “payung hitam” Kamisan ke 503 secara kontinu digelar sebagai bagian dari aksi perjuangan melawan lupa dan menuntut dituntaskannya kasus-kasus kejahatan HAM Indonesia di masa lalu. [Foto: Humas YPKP 65]

Share on Google Plus

About YPKP 65 Kebumen

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.